INFOBENUA.Id, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Saefuddin Zuhri menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Wilayah I Samarinda di Aula SD Muhammadiyah Jalan Jakarta, Blok FB, RT 79, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang pada Jumat (30/7/2021).
Agenda tersebut dihadiri oleh masyarakat di Kelurahan Loa Bakung. Turut hadir pula Hadir sebagai narasumber Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Samarinda, Isnawati.
Agenda Sospeda digelar dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat, warga di wajibkan mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum akhirnya diizinkan memasuki aula.
Politisi fraksi Nasdem ini menyampaikan, perlunya penyampaian terhadap pemahaman penyelesaian masalah untuk masyarakat kota Samarinda khususnya masyarakat kelurahan loa bakung.
“Masyarakat perlu mengetahui bagaimana bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah,” tutur legislator dari dapil Samarinda ini.
Saefuddin menyebutkan, masyarakat harus memahami akses bantuan hukum. Sehingga, problem dapat teratasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Agar masyarakat memahami harus mengadu kemana ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan,” Ungkapnya.
Sementara itu, akademisi asal Untag 1945 Samarinda, Isnawati memaparkan, perlu adanya bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan konsultan atau pengacara hukum, di tataran terendah dalam menyelesaikan permasalahan. Baik secara perdata maupun pidana.
” Bantuan hukum ini sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat,” Jelasnya.
Wanita yang akrab disapa Isna ini menjelaskan, kebutuhan konsultan atau pengacara hukum di masyarakat diperlukan agar mempermudah penanganan kasus di lingkungan tersebut.
” Bantuan hukum harus tersedia sampai ke semua RT yang ada untuk menyelesaikan permasalahan baik perdata maupun pidana.” tegasnya.
Isna menyampaikan, jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, segera melapor ke Ketua RT agar ditindak lanjut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar mendapatkan bantuan hukum.
“Sekarang LBH yang ada sudah banyak yang terdaftar di Kemenkumham, jadi masyarakat khusus yg membutuhkan bantuan hukum ini, dapat segera melapor ke RT nya, untuk bisa di segerakan di laporkan ke LBH yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan hukum,” tukasnya.
Penulis : Eko Abiyyu
Editor : Redaksi
Users Today : 2
Users Yesterday : 2
Total Users : 31891
Total views : 120527
Who's Online : 1