Empat Upaya Pertahankan Opini WTP

Tanjung Selor, Info Benua – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan dilakukan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Dr Blucer Welington Rajagukguk kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, juga kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marten Sablon yang didampingi unsur pimpinan lainnya di Gedung DPRD Kaltara, Senin.
Selain mensyukuri raihan Opini WTP untuk yang keempat kalinya ini, Gubernur menegaskan, jajaran Pemprov Kaltara juga akan terus berupaya mempertahankannya. Menurutnya, mendapatkan Opini WTP merupakan sebuah kewajiban jajaran pemerintahan di bawah kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati juga wali kota.
“Jangan sampai karena keteledoran pengelolaan, tahun depan opini kita turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujar Irianto.
Karena itu, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, untuk benar-benar mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang sudah berjalan. “Selama ini sistem itu sudah berjalan cukup baik. Tinggal pembenahan penyajian kualitas laporan keuangan daerah ke depannya,” sebutnya. Apalagi, Pemprov Kaltara saat ini telah mendapatkan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di bidang akuntansi.
Gubernur berharap, tahun depan Pemprov Kaltara kembali mendapatkan opini yang sama. Dari itu, ia berharap koordinasi yang baik antar pemerintah dapat terus ditingkatkan. Terutama terkait aset di kabupaten dan kota yang kewenangannya berdasarkan undang-undang sudah dilimpahkan ke Pemprov. “Penyajian laporan aset juga harus sesuai dengan standar akuntansi, tidak melanggar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Irianto.
Disampaikan, untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Kaltara melakukan beberapa langkah. Di antaranya, menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini, guna memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. “Yang kedua, dilakukan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan,” kata Gubernur.
Upaya ketiga, dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keuangan dan aset melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Keempat meningkatkan integritas bidang pengawasan terhadap kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kaltara dan peningkatan maturitas SPIP Provinsi Kaltara,” urainya.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Blucer Welington Rajagukguk berharap, capaian yang diraih saat ini tidak hanya sampai pada WTP, tetapi juga harus berbanding lurus dengan kondisi perekonomian di Kaltara. “Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Kaltara telah meraih lebih banyak hal positif. Dari capaian itu, masih banyak yang belum diraih daerah lain di Indonesia,” urainya. (roi/adv).