DPRD Balikpapan minta pemkot Libatkan TNI, POLRI dalam penegakan Prokes

Ballikpapan– Semakin banyak warga yang terkonfirmasi positiv covid- 19 dimana angka terkonfirmasi positif terus naik maka pemkot harus melibatkan dengan TNI Polri dalam penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Semua sektor tidak ada yang luput dari virus Corona. Nah problematika lain dari cepatnya penyebaran Covid-19 adalah pengawasan atas protokol kesehatan selama ini dinilai kurang maksimal.

Peraturan wali kota (perwali) Balikpapan terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19 akan diterbitkan dalam waktu dekat. “Saya sudah menyampaikan agar nantinya perwali jangan sampai mandul, maka harus diiringi dengan pengawasan yang ketat,” tegas Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh kepada Balikpapan Pos, kemarin (20/8).

Abdulloh menambahkan, penegakan regulasi daerah terkait protokol kesehatan dibutuhkan pengerahan petugas tak hanya dari Satpol PP dan Dishub, tetapi juga dibantu oleh TNI dan Polri. “Kalau perlu dibiayai negara, bayar, kasih honor, kenapa tidak? Kan boleh dianggarkan, gunakan dana tidak terduga,” tegasnya.

Menurutnya, lebih baik melakukan pengetatan protokol kesehatan ketimbang menghentikan sektor usaha. Walau pun hanya berlaku sementara. “Sanksi yang diberikan terkait pelanggar protokol kesehatan juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres tersebut Jokowi turut melibatkan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19. TNI diterjunkan langsung ke lapangan untuk membina masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran virus corona yang semakin masif.

Dalam aturan itu, Panglima TNI yang saat ini dipimpin Marsekal Hadi Tjahjanto diminta untuk memberi dukungan kepada kepala daerah baik gubernur, bupati hingga wali kota untuk mengerahkan personel TNI demi mengamankan protokol kesehatan yang dijalankam masyarakat.

“Mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat,” bunyi salah satu poin Inpres tersebut.

Tak hanya itu, TNI juga diminta melakukan kerja sama dengan Polri dan instansi lainnya untuk bersama-sama melakukan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

“Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” bunyi ketentuan lain dalam instruksi presiden tersebut.