Dewan: Pembangunan Terkendala Lahan Bermasalah

Status lahan menjadi kendala Pemkab dalam melakukan pembangunan. Pasalnya, tiga perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tana Tidung (KTT) seperti PT Intraca Hutani Lestari, PT Intracawood Manufacturing, dan PT Adindo Hutani Lestari menguasai hampir tiga perempat wilayah KTT.

“Sampai saat ini masih banyak kawasan hutan yang masih digarap perusahaan dan belum dapat dilakukan pembangunan oleh pemerintah karena izin yang mereka miliki, sementara untuk izin pinjam pakai membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya dapat dibangun sebuah jalan atau fasilitas umum lainnya, maka kami DPRD mengusulkan membantu pemerintah untuk membebaskan lahan kawasan hutan untuk akses pembangunan yang dilakukan pemerintah nantinya,” kata Ketua Komisi II DPRD, Ibrahim Ali, Selasa pekan kemarin.

Diketahui lahan yang dikuasai oleh PT Adindo Hutani Lestari 56.817 Hektar (Ha), PT Intraca Hutani Lestari 28.764 Ha, sedangkan PT Intracawood Manufacturing seluas 31.938 Ha dan sepertiga kawasan di KTT merupakan kawasan perairan, sementara usulan dari DPRD untuk pembebasan kawasan hutan yakni seluas 59.387 ha yang terdiri dari pemukiman, pertanian, perikanan, budidaya lainnya termasuk industri didalamnya.

“Kita berharap ini mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat sebab kita tidak mungkin lagi mengharapkan adanya ijin pinjam pakai yang membutuhkan waktu hampir tiga tahun baru mendapatkan ijin sementara pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat mendesak mengingat KTT sendiri membutuhkan pembenahan di berbagai bidang secara merata,” ujarnya. (hms/adv).