Dewan Minta Pemprov Fokus Infrastruktur

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menegaskan agar pemerintah provinsi (pemprov) fokus terhadap pembangunan infrastruktur dasar.

Pasalnya usai puluhan anggota dewan melakukan reses belum lama ini, hal tersebut masih menjadi keluhan masyarat di lima kabupaten dan kota yang ada.

Ia menjelaskan, sejauh ini infrastruktur di Kaltara belum maksimal sehingga butuh perhatian ekstra dari pemerintah. Khususnya wilayah yang jauh dari perkotaan dan ibukota kabupatan/kota yang ada, masih banyak masyarakat yang tak tersentuh pembangunan secara merata. “Tentu harapan kita pemerintah harus bekerja lebih keras lagi, fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” tegas Marten.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur dasar merupakan hal yang paling mendesak. Apalagi masyarakat Kaltara yang terbagi di sejumlah daerah yang tersebar di bebarapa wilayah terpencil sangat merindukan fasilitas yang memadai. “Kalau infrastruktur sudah terbangun, maka masyarakat juga lebih cepat menikmati pembangunan tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, Kaltara yang usianya semakin hari kian bertambah harus beriringan dengan pembangunannya. “HUT Kaltara adalah momentum untuk semua pihak berbenah lebih baik. HUT ini juga harus bisa membawa kita ke arah lebih baik lagi dengan menunjukkan progres pembangunan yang nyata bagi masyarakatnya,” jelas Marten.

Selain sarana jalan dan jembatan, dibeberkan Marten sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya juga membutuhkan peningkatan dari tahun ketahun. “Tentu masih banyak hal yang perlu dibenahi karena masih tergolong sangat muda. Akan tetapi kita tidak bisa tinggal diam melainkan terus bergerak cepat agar pembangunan bisa tercapai,” tegasnya.

Politisi Demokrat ini berpendapat, DPRD sebagai lembaga yang mewakili konstituen di lima kabupaten/kota se-Kaltara memiliki tanggungjawab pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab, itu penting bagi pemerintah selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari dewan yang bersifat membangun.

“Proses percepatan pembangunan di Kaltara memang butuh pengawasan. Kami hadir untuk memenuhi hal itu, dimana setiap kritikan dan saran yang kami berikan sesuai dengan fungsi kami di legislatif dan berdasarkan tinjauan kami dilapangan baik melalui kunjungan kerja maupun reses,” pungkasnya. (hms/adv).