Dekranas Jadikan UMKM Perbatasan Prioritas Pengembangan

Tarakan, Info Benua – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bersama institusi terkait, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) menjadikan wilayah perbatasan sebagai salah satu prioritas dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pun demikian, peran serta aktif pemerintah daerah juga Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) untuk menghimpun dan mengkoordinasikan upaya pengembangan tersebut tak kalah penting. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengutip pernyataan Ketua Umum Dekranas Hj Mufidah Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltara, tepatnya Kota Tarakan, Kamis.
Diungkapkan Irianto, masyarakat di wilayah perbatasan juga patut bersyukur, karena pemerintahan saat ini sangat intens membangun daerah timur, khususnya wilayah perbatasan. “Dalam hal pembangunan infrastruktur, pun tak ketinggalan. Sebab, pembangunan infrastruktur merupakan langkah awal pembangunan di segala lini. Termasuk pembangunan UMKM,” kata Gubernur.
Irianto juga menyatakan, Dekranas bersama kementerian terkait, juga Dekranasda dan dinas terkait akan terus melakukan upaya peningkatan produktivitas UMKM di wilayah perbatasan. “Bahkan, Dekranas dan Dekranasda terjun langsung memantau perkembangan produktivitas UMKM di wilayah perbatasan Kaltara. Tak itu saja, Dekranas bersama kementerian terkait juga telah melakukan 6 pelatihan yang penting bagi perkembangan UMKM di daerah,” urai Irianto.
Mengenai persoalan ongkos angkut dan kirim bahan baku yang banyak menjadi pertanyaan para pelaku usaha, diutarakan Gubernur bahwa Dekranas menyarangkan agar pelaku UMKM untuk berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai hal tersebut. “Harus diakui bahwa sampai saat ini, sebagian besar bahan baku produk UMKM di Kaltara, berasal dari luar daerah. Dekranas pun menyarankan agar adanya inovasi dan kreativitas dari pelaku usaha lokal untuk mengembangkan potensi yang ada menjadi bahan baku. Misalnya, untuk pewarna pakaian dan lainnya yang menggunakan biota laut atau lainnya,” jelas Gubernur.
Gubernur juga berharap program Tol Laut yang digagas Pemerintah Indonesia, dapat segera terealisasi dengan optimal di wilayah Kaltara. Diyakini, program ini mampu meringankan ongkos produksi juga memudahkan pemasaran produk UMKM di wilayah Kaltara. “Masyarakat, khususnya pelaku UMKM diminta untuk bersabar mengingat program Tol Laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini tengah berprogress. Dengan adanya Tol Laut, diyakini akan memangkas ongkos produksi dari pembelian bahan baku. Termasuk memudahan proses pemasarannya,” beber Gubernur.
Arahan lain dari ketua umum Dekranas, adalah soal telah dikembangkannya sistem yang mengatur kerja sama antar daerah. Salah satunya, melalui penghimpunan produk unggulan daerah melalui rapat kerja nasional (Rakernas). “Dekranasda juga diminta untuk menggelar Rakerda guna menghimpun produk unggulan daerah masing-masing untuk kemudian diinventarisir dan diajukan untuk dikembangkan lebih jauh sebagai produk unggulan nasional melalui Rakernas yang digelar Dekranas,” papar Irianto.
Untuk pemasaran, pelaku UMKM di wilayah Kaltara disarankan untuk membuat pasar virtual terpadu yang bekerjasama dengan instansi terkait. Lewat pasar virtual berbasis internet itu, pelaku usaha akan dimudahkan dalam proses promosi juga dengan cepat mengetahui minat konsumen. Kaltara juga perlu melakukan program sister city dengan kota yang aktif dan berhasil mengembangkan UMKM-nya, seperti Jakarta dan Jawa Timur. “Saran dari Dekranas ini, akan coba direalisasikan oleh Pemprov Kaltara melalui instansi terkait. Dan, tentunya bekerjasama dengan Dekranasda dan TP-PKK setempat,” ulas Gubernur.
Sebelumnya, Gubernur bersama istri, Hj Rita Ratina Irianto Lambrie selaku ketua umum Dekranasda Provinsi Kaltara dan ketua umum TP PKK Provinsi Kaltara mendampingi ketua umum Dekranas Hj Mufidah Jusuf Kalla yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltara, tepatnya Kota Tarakan, Kamis malam. (ru/roy/adv).