CDB Siap Support Dana Triliunan Rupiah ke Kaltara

BEIJING, Info Benua — Bersama beberapa gubernur yang wilayahnya masuk dalam skema kerjasama skema Global Maritime Fulcru (GMF) dan Belt Road Initiative (BRI) Indonesia-China, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri pertemuan bilateral yang difasilitasi oleh China Development Bank (CDB) di Beijing, China pada 20 hingga 24 November 2017.

Pertemuan Bilateral Kerjasama Indonesia-China dan Seminar Pembiayaan Pembangunan atau Seminar on Development Finance and China-Indonesia Cooperation ini, dihadiri oleh puluhan delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur Ridwan Djamaluddin mewakili Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan yang berhalangan.

Selain para gubernur dari provinsi yang masuk dalam skema GCF-BRI, ikut dalam rombongan para pejabat eselon I dari kementerian/lembaga terkait. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan lainnya. Dengan didampingi oleh Duta Besar (Dubes) RI untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Soegeng Rahardjo. “Hadir juga para Dirut (Direktur Utama) atau pimpinan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), serta para pengusaha atau calon investor dari Indonesia dan China. Kebanyakan dari investor ini, adalah mereka yang telah menyatakan minatnya berinvestasi di Kaltara. Seperti, PT Kayan Hydro Energy, Sarawak Energy Berhad, Gezouba, dan beberapa lainnya,” kata Irianto melalui sambungan internasional.

Pertemuan ini, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari program kerjasama bilateral bidang ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok melalui skema GMF-BRI yang juga sering disebut OBOR atau One Belt and One Road Initiative. Gubernur mengungkapkan, dari pertemuan tersebut, akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya mengenai proyek apa saja yang akan di-support pendanaannya oleh CDB, sebagai investasi di Indonesa. Terutama ke daerah-daerah yang masuk dalam skema kerjasama GMF-BRI. Salah satunya, adalah Kaltara. “Pendanaan nantinya lebih banyak di bidang infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan power plant. Selain juga dikucurkan dalam bentuk investasi untuk pengembangan industri smelter, refinery oil, pertambangan, perkebunan, kemaritiman, pengembangan kota dan lainnya,” ujar Irianto lagi.

Dikatakan, skema kerjasama GCF-BRI Indonesia-Tiongkok akan dilakukan di empat provinsi di Indonesia. Yaitu, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut), Kaltara dan Bali. Di Kaltara, lanjut Irianto, melalui skema kerjasama ini difokuskan pada pengembangan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak.

Gubenur menyebutkan, nilai investasi melalui skema kerjasama ini sangat besar. Dari sejumlah kegiatan yang akan dilakukan di Kaltara, perkiraan investasinya mencapai USD 45,98 miliar. Namun karena skala prioritas, dana investasi yang bakal diserap mencapai USD 26,5 miliar atau sekira Rp 355,1 triliun (nilai kurs Rp 13.000 per USD 1).

Dibanding tiga provinsi lainnya, Kaltara berpotensi memperoleh pendanaan investasi yang paling besar. Seperti diketahui, kepada Sumatera Utara diperkirakan memperoleh USD 17,2 Miliar, Sulawesi Utara USD 10,6 miliar dan Bali USD 10,3 miliar.

Selain PLTA dan pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, beberapa program lain di Kaltara juga akan masuk dalam skema kerja sama BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, pertahanan-keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Kemudian rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, yang di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang.

Gubernur mengungkapkan, dari program-program tersebut, diutamakan tiga kegiatan prioritas. Yaitu, pembangunan kawasan industri dengan kluster khusus industri alumina dengan nilai investasi USD 7,0 miliar, pembangunan PLTA di Sungai Kayan Bulungan (USD 17,30 miliar), serta KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi (USD 1,68 miliar)–salah satunya untuk membangun pelabuhan internasional. “Ini merupakan kesempatan emas bagi Provinsi Kaltara, untuk mampu memanfaatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia-China melalui skema BRI,” ujarnya.

Namun demikian, lagi-lagi Gubernur menegaskan, investasi besar ini akan bisa direalisasikan sangat tergantung dari mindset (pola piker), cara kerja dan sikap dari semua pihak yang ada di Kaltara. Mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakatnya dalam merespons atau menyikapinya. “Karena itu, saya mengajak mari bekerja keras, bersemangat, bekerja cepat, dan selalu berprasangka baik (berpikir dan bersikap positif), disiplin, solid dan berhati bersih, serta berpikir jernih. Agar seluruh kemampuan dan kecerdasan kita dapat secara optimal dimanfaatkan, untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” ujar Irianto. (humas)