Foto: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti
Infobenua.id . Samarinda – Keberadaan anak jalanan (anjal) yang kini kian marak di Samarinda turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda. Berbagai upaya pun dilakukan untuk meminimalisir keberadaan anjal yang kian mewarnai sudut-sudut Kota Tepian.
Tak hanya beroperasi di beberapa titik lampu merah, anjal juga mulai beroperasi di tempat-tempat ramai lainnya seperti Cafe. Dengan modus jualan, tak heran masyarakat yang merasa kasihan kerap membeli dagangan anak-anak tersebut. Tak pelak hal inipun membuat jumlah anjal semakin bertambah di Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, telah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang keberadaan anjal. Namun diakuinya, dalam eksekusi di lapangan penerapan perda dimaksud tumpul. Sehingga belum mampu menangani persoalan yang menjadi momok kawasan perkotaan ini.
“Ini bisa begitu karena ada pembiaran. Kami juga telah menyampaikan kepada Satpol PP, diamankan, kemudian ada lagi,” kata dia.
Menurutnya, fenomena maraknya anjal dan pengemis selalu ada dikarenakan masyarakat Samarinda yang selalu memberikan uang. Padahal, perda Nomor 07 Tahin 2017yang dibuat pemerintah dengan adanya denda menjadi bentuk pengaturan untuk menekan keberadaan anjal.
“Selama masyarakat Samarinda tidak memberi, mereka tidak akan ada. Mereka ada karena masyarakat Samarinda selalu memberikan uang,” tegasnya.
Terlebih saat ini banyaknya anjal berusia remaja dan dalam usia produktif bekerja. Tidak seharusnya anak muda ini berprofesi sebagai anjal.
Puji mengaitkan hal ini dengan minimnya lapangan pekerjaan terlebih dalam keadaan pandemi. Menurutnya, anak-anak muda masa kini tidak siap sehingga lebih memilih untuk menjadi anjal.
“Seharusnya anak-anak ini diarahkan untuk meningkatkan kreasi. Dari SMP sudah harus memperkuat pendidikannya agar memiliki bekal,” sebutnya.
Sebagai anggota dewan di DPRD Samarinda, pihaknya pun hanya bisa mendorong dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK sehingga mampu bersaing dalam mencari pekerjaan.
“Yang bisa kami lakukan hanya mendorong dilakukannya pelatihan-pelatihan. Itupun terkendala di SDM yang memang tidak seperti di Jawa,” pungkasnya.
Penulis: POT
Editor : Redaksi






















Users Today : 2
Users Yesterday : 2
Total Users : 31891
Total views : 120823
Who's Online : 1