Berjuang Bersama Rakyat, Hadi Mulyadi Dukung DOB Kaltara

SAMARINDA, Info Benua – Anggota DPR RI  asal daerah pemilihan Kaltim-Kaltara, Hadi Mulyadi, turut serta memperjuangkan usulan DOB di Kaltara. Walau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memutuskan menunda usulan 314 pembentukan daerah otonomi baru (DOB), namun Hadi tetap memperjuangkan daerahnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat berkelanjutan.

“Lima DOB diusulkan dari Kaltara, kami dukung sepenuhnya. Kita berjuang sama-sama,” kata dia, Jumat (15/9). Meski duduk di Komisi VII DPR RI, tidak menyurutkan semangat Hadi. Pasalnya, perjuangan pembentukan DOB di Kaltara ini terus mendapat dukungan dari kalangan legislatif di pusat.

“Saya dengar DOB di Kaltara berkembang. Jadi usulan DOB di Kaltara patut untuk terus diperjuangkan. Semua kan jelas,” kata bakal calon wakil Gubernur 2018 ini. Walau menjadi provinsi termuda, lanjut dia, tidak menutup peluang Kaltara memekarkan daerah. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Tanah Tidung (KTT) yang juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan.

“Contohnya sudah ada, jadi tentu bisa diperjuangkan,” sebutnya. Diketahui, lima usulan DOB di Kaltara yaitu Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Bumi Dayak Perbatasan, dan Apau Kayan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, lima usulan DOB di Kaltara bukan tanpa alasan. Usulan ini mencuat karena masih minimnya pembangunan di daerah tersebut dan jauhnya akses masyarakat jika harus berurusan ke ibu kota pemerintahan. Selain itu, beberapa usulan DOB di Kaltara ini berada di wilayah perbatasan yang harusnya mendapat perhatian pusat.

“Salah satu contoh, dulu masyarakat Malinau harus menempuh perjalanan ratusan kilometer kalau mau berurusan ke Samarinda. Sekarang, sudah dekat. Ini salah satu pertimbangan, kenapa kita dukung DOB di Kaltara,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama Ketua DPRD dan tiga bupati di Kaltara direncanakan akan menemui pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait percepatan usulan 5 DOB. (PKL)