Bangun Gedung Baru, BPK Diharapkan Lebih Bersemangat

Tarakan, Info Benua – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sangat mendukung upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta sinergitas untuk terus berprestasi. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri groundbreaking gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltara di Jalan Mulawarman, Kota Tarakan, Senin.
Irianto mengaku, sejak dirinya ditugaskan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara, salah satu tugas yang diembannya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dan organisasi vertikal. “Kantor Perwakilan (KPw) BPK Provinsi Kaltara merupakan salah satu unsur organisasi vertikal yang Pemprov Kaltara usahakan untuk dapat segera berdiri. Dalam perjalanannya, kehadiran BPK di Kaltara, sejak tahun pertama pembentukannya sudah saya ikuti. Untuk pembentukannya sendiri, saya langsung bertemu dengan ketua BPK RI dan Tortama (Auditor Utama) saat itu (2014), dengan tujuan memohon agar dapat segera ditempatkan BPK di Kaltara. Ini bersamaan dengan usulan pembentukan Polda, Korem, Kajati dan Pengadilan Tinggi Kaltara,” cerita Irianto.
Dalam kesempatan itu, Irianto juga mengingatkan bahwa BPK RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta kelembagaannya yang bebas dan mandiri. “Sesuai dengan perkembangan dan semangat reformasi, maka kedudukan BPK RI semakin kuat dengan adanya perubahan UUD ‘45 pasal 23 ayat 5 yang telah ditambah tiga pasal, yakni pasal 23 E, 23 F dan 23 G. Khususnya pada pasl 23 G ayat 1, bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dan, sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, adalah pembentukan BPK RI Perwakilan di Provinsi Kaltara,” urai Gubernur.
Diakui oleh Irianto, BPK selama ini telah menopang dan turut andil dalam sejumlah pencapaian yang diraih Provinsi Kaltara hingga saat ini. “Teranyar, Kaltara merupakan salah satu dari 5 provinsi terbaik dalam menindaklanjuti rekomendasi Itjen Kemendagri atas hasil evaluasi pengelolaan keuangan Pemprov Kaltara. Dari 5 provinsi itu, Kaltara berada pada urutan kedua, setelah Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, maka Kaltara dalam hal pengelolaan keuangan sudah melakukan lompatan jauh dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” jelas Irianto.
Sebagai informasi, groundbreaking gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltara dilakukan lewat penekanan sirine oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara yang didampingi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Prof Dr Mardiasmo, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK RI Bahtiar Arief, dan para tamu undangan lainnya. (roy/adv).