Bahas Mutasi, Baperjakat Segera Rapat Kepegawaian

Tanjung Selor, Info Benua – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie pada awal Desember lalu telah mengisyaratkan bakal melakukan pergeseran pejabat pada Desember 2017 atau Januari tahun depan. Penegasan itu kembali diucapkan Gubernur usai menggelar Rapat Staf Terbatas di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu lalu. “Saya menyampaikan tadi, kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), selambatnya 20 Desember sudah menyampaikan usulan promosi atau mutasi di OPD-nya. Targetnya, akhir Desember ini atau awal Januari 2018 sudah dilakukan penyegaran, baik promosi atau mutasi,” kata Gubernur.

Memenuhi arahan itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Kaltara berencana melakukan rapat kepegawaian untuk mengkalkulasi jumlah pegawai yang akan mengalami dinamika organisasi pemerintahan itu. Baik yang pensiun maupun jabatan yang kosong di setiap OPD untuk diisi. Hal ini disampaikan Ketua Baperjakat Provinsi Kaltara H Badrun, yang juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara.

“Sebagai bentuk mekanisme pembinaan kepegawaian, karir kemudian penyebaran organisasi tentu sesuai dengan arahan Gubernur akan dilaksanakan rapat kepegawaian untuk melihat jumlah pegawai yang pensiun, mengisi kekosongan kemudian juga ada penguatan kelembagaan terutama OPD yang belum ideal secara organisasi,” beber H Badrun, Selasa.

Yang pasti, roda mutasi itu akan bergerak. “Kebetulan momentumnya pas. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2017 berakhir, dan kini menyongsong pelaksanaan APBD 2018. Jadi, ini momen yang tepat untuk membahas kepegawaian,” jelas H Badrun.

H Badrun memastikan upaya penyegaran kepegawaian ini, telah berjalan sejak saat ini. Karena, ada beberapa pimpinan OPD yang telah mengusulkan jabatan lowong di OPD-nya untuk diisi dan lainnya. “Kaltara berusaha membangun organisasi yang lengkap, yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat,” ungkapnya.

Dipaparkan juga oleh H Badrun, peluang yang diberikan kepada pimpinan OPD di Kaltara untuk melakukan penilaian terhadap staf baik untuk kepentingan promosi atau mutasi, haruslah dilakukan secara objektif. “Sebagaimana arahan Gubernur, jangan ada penilaian subjektif atau faktor tertentu. Sekali lagi, harus transparan dan terukur,” tuntasnya.(hms).