Anhar Tuding Perusahaan Batu Bara Berproduksi Penuh Spekulasi

INFO BENUA.id.SAMARINDA – Anggota Komisi III , Anhar menuding perusahaan batu bara memproduksi batu bara penuh dengan permainan dan spekulasi untuk mengeruk keuntungan sebesar besarnya bagi kantong mereka. Mereka tak pernah sedikit pun berpikir tentang begitu banyak kerugian lingkungan dan masyarakat yang ditimbulkan akibat kegiatan mereka.
DPRD paham mereka mengantongi IUP produksi yang legal tetapi produksi batu yang mereka kerjakan diduga “ilegal” .

Tudingan itu dilontarkan Anhar dengan Keras usai hearing dengan para pengusaha batu bara dan pengembang perumahan di Kota Samarinda, membahas tentang sikap perusahaan yang di anggap paling besar menyumbang bencana banjir dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda.
Indikasi tuduhan “pencurian” produksi oleh perusahaan tambang menurut Anhar dapat dilihat dari Surat Keterangan Barang atau SKB produksi batu.

Menurutnya izin yang digunakan memang benar tetapi produksi barang harus diperiksa surat keterangan barangnya, dari mana para pengusaha ini mengambil batubara.
Inilah yang dipersoalkan Komisi III sebab mereka menemukan indikasi bahwa izin resmi yang digunakan pengusaha batubara digunakan untuk memproduksi batu dari lokasi diluar izin yang ada. “Kalau mau buktikan hayo instansi terkait dan aparat kepolisian kita periksa bersama SKB nya.

” Saya siap dampingi dan pertanggung jawabkan ucapan saya ini. Aku kan sudah melakukan investigasi terkait kecurigaan ini, makanya saya bisa bicara,”terang Anhar dengan nada keras kepada wartawan.
Terkait hal ini Komisi III akan menemui kementerian KLH dan Kementerian ESDM, untuk mengkaji dan melaporkan fakta fakta temuan Komisi III.

Hal itu ditempuh sebab sebagai wakil rakyat pihaknya sudah bosan dirongrong aspirasi dan keluhan masyarakat yang terkena dampak akibat aktifitas pertambangan.
” Celakanya, kontribusi daerah yang diterima dari hasil menggaruk SDA Kaltim sangat tidak seimbang dengan kerusakan yang di akibatkan oleh aktifitas mereka.

Anhar menguraikan bahwa IUP perusahaan tambang batu bara, tidak memiliki manfaat apa apa,  hanya dana mineral dari bagi hasil sangat kecil, sehingga kita ini benar benar disisakan derita lantas mereka menari nari dari keuntungan yang diperoleh.

“ Ini sangat tidak adil memang dan harus kita suarakan ke pusat kondisi sebenarnya, minimal ada sejarah yang kita ceritakan bahwa kerugian akibat perusahaan tambang di daerah ini kita sudah suarakan,”papar Anhar.
Soal kontribusi ke daerah sekali lagi diungkap Anhar sangat tidak adil sebab soal royalty saja daerah hanya mendapat jatah sekitar 2,3 persen dari triliunan hasil yang diperoleh.

Tetapi kerugian yang di timbulkan itu luar biasa. “Inilah yang kita rasakan saat ini, banjir kian tak terbendung”terangnya.
Tudingan pengrusakan bukan hanya tertuju kepada perusahaan batubara, tetapi Anhar juga menyinggung kontribusi perumahan terhadap kerusakan alam dan banjir yang ditimbulkan.

Perumahan alaya 154 rumah luas 250 000 meter persegi. Keluasan lahannya tidak sesuai, lahan dia kupas ratakan dengan kolam resistensi penampungan banjir yang dibuat. Hal ini hampir terjadi DiSeluruh pengembang perumahan.
Debit air tidak dihitung dan kesesuaian penampungan di serap penampungan dan berapa debit ke sungai, ini semua yang menjadi  masalah yang terjadi di perumahan.
Sebenarnya seluruh persyaratan perizinan mereka lakukan tetapi aplikasinya mereka langgar.

Contoh di pergudangan, pembangunan dilakukan puluhan tahun lalu, bahkan sudah terjual secara komersial, tetapi pengajuan izinnya baru tahun 2020. “Seharusnya dinas perizinan mempertimbangkan hal ini karena tidak lazim, tetapi nyatanya dikeluarkan juga izinnya,”kata Anhar.
Harusnya pemerintah tegas, perusahaan yang melanggar izin harus di cabut izinnya karena banyak kejanggalan usaha berjalan tetapi tidak ada sikap yang membuat perusahaan jera, bahkan terus berjalan.
Seluruh aparatur harusnya fear berjalan baik, jujur melakukan tugasnya, kalo melanggar ditindak jangan dibiarkan, saya berharap izinnya dicabut  agar ada solusi terhadap pelanggaran investasi di daerah ini.

Penulis**Anisa