Komisi III DPRD Bontang Bahas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Bontang, Infobenua — Raperda Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sudah mulai dibahas Komisi III DPRD Bontang bersama tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, Senin (16/11/2020).

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik mengatakan, raperda ini merupakan inisiatif DPRD Bontang dengan pertimbangan Bontang merupakan kota industri. Sehingga antisipasi dari segala bencana perlu diatur dalam perda.

“Awalnya diusulkan Raperda mitigasi bencana, namun cakupan penanganan bencananya sempit, sehingga diganti Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dengan cakupan yang lebih luas,” ujarnya.

“Perubahan judul sendiri berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007,”tambahnya.

Kata dia, nanti setelah disahkan perda tersebut merupakan perda induk dari penanggulangan bencana. Ia mencontohkan pansus banjir yang dibentuk merupakan rekomendasi perda penanggulangan banjir yang diatur dalam induk perda penanggulangan bencana.

“Dingantinya judul tentunya bisa diatur didalamnya dengan cakupan cukup luas,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah dilakukan perubahan judul raperda tersebut akan disingkronisasi dan harmonisasi terlebih dulu dibagian hukum Pemkot Bontang dan sekwan DPRD Bontang.

Sedangkan, terkait harmonisasi naskah akademik akan pihaknya akan menanyakan kekementerian hukum dan ham wilayah kalimantan timur karena naska akademik merupakan produk Universitas Mulawarman (Unmul).

“Secara penjadwalan, pertemuan berikutnya tidak bisa dilakukan pada bulan ini harus diagendakan bulan Desember dan targetnya rampung tahun ini namun diparipurnakan pada tahun depan,” pungkasnya. #

– Reporter: JIS
– Editor: Ru