DPRD dan Pemerintah Banting Stir untuk Tingkatkan PAD Tahun 2021

Samarinda, Infobenua — Dalam rapat dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) antara DPRD dan Bappeda Kaltim, terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2021, menjadi sorotan anggotan wakil rakyat Kaltim, karena anggaran APBD tahun lalu mencapai angka Rp 12,2 triliun, sedangkan untuk anggaran APBD tahun 2021 turun menjadi Rp 9 triliun saja.saat

Turunnya anggaran kita, menurut Sigit Wibowo, SE., sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, saat diwawancarai selesai rapat, Senin (5/10/2020), dikarenakan, “Ada beberapa sektor yang mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita yang mengalami penurunan di saat pandemi covid 19,” jelasnya.

Terutama menurut Sigit, pada sektor perpajakan kendaraan walaupun ada keringan dari pemerintah juga di dorong daya beli masyaarkat juga sangat menurun dan beberapa sektor-sektor lain yang mengalami hal yang sama.sehingga roda ekonomi tidak berjalan dengan baik.

“Menurunnya anggaran, maka kami DPRD dan Pemerintah akan bekerja keras untuk mengembalikan itu, supaya pendapatan kita meningkat nantinya, walaupun anggaran kita diproyeksikan di angka 9 triliun, karna saat ini kita masih dalam kondisi pandemi covid siapa tau nanti di 2021 covid sudah reda, ekonomi mulai membaik, ya otomatis anggaran kita pasti ada penambahan,” tambah Sigit.

“Soal pengaruh pada pembangunan infrastruktur akibat APBD kita turun, ya sangat pengaruh, di tahun tahun 2020, Anggaran kita juga sudah di lakukan revokosing, pembangunan juga tidak jalan sebagaimana kita harapkan, apa lagi Anggaran kita saat ini di proyeksikan di angka 9 triliun, kendalan dalam segi pembangunan pasti terdampak, walaupun tidak begitu besar, maka kita betul-betul mendorong pemeritah untuk bekerja keras dalam manaikan PAD di tahun 2021 ini.

“Terkait dengan anggaran covid untuk APBD 2021, pasti kita siapkan untuk mengatisipasi kemungkinan itu terjadi, tapi sebatas persiapan, bukan angka, karena kemarin anggaran kita untuk covid sebesar 500 milyar, secara keseluruhan bantuan pusat dan daerah serta daya serapnya pada masyarakat yang terkena dampak covid 19, sangat kecil dan lambat juga. Itu juga menjadi perhatian DPRD dalam segi pengawasan terkait pertanggung jawaban pemeritah, soal anggaran covid 19,” pungkas Sigit. #

– reporter: Hr
– editor: Aswad