Firman Hidayat : “KPU Bekerja Bukan Atas Saran Bapaslon, Tapi Berdasarkan Aturan”

Samarinda, Info Benua — Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat, menegaskan bahwa, “KPU bekerja bukan atas saran bapaslon. KPU bekerja berdasarkan aturan,” ujar Firman Hidayat, kepada media ini, Kamis (13/8/2020).

Hal itu berkaitan dengan verifikasi faktual perbaikan bakal calon jalur perseorangan di Pilkada Samarinda yang tengah berlangsung. Tetapi tahapan tersebut diminta dihentikan oleh pasangan yang mendaftar di jalur ini. KPU Samarinda menegaskan hal tersebut tidak dimungkinkan.

Bakal pasangan calon jalur perseorangan, Parawansa Assoniwora-Markus Taruk Allo telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda untuk menghentikan tahapan verifikasi faktual perbaikan tersebut. Beralasan situasi tak mendukung di tengah pandemi covid-19.

Namun Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menegaskan tahapan verifikasi faktual perbaikan yang tak mungkin dihentikan hanya karena pandemi covid-19.

KPU Samarinda pun dengan segera menjawab tuntutan tersebut. Bahwa permintaan itu tak dapat dipenuhi.

Kerja-kerja KPU merujuk pada aturan yang tak bisa diganggu gugat. Berkaitan virus corona yang tengah mewabah, ada Peraturan KPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam COVID-19.

Di dalamnya tak ada sama sekali mengamanatkan untuk menghentian proses verifikasi faktual walaupun dalam situasi pandemi.

“Hal itu sudah sangat jelas, jadi KPU tetap melaksanakan tahapan verifikasi faktual perbaikan hingga 15 Agustus mendatang,” katanya menegaskan.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, para petugas kami bekerja dengan protokol kesehatan ketat. Selalu bekerja dengan alat pelindung diri lengkap. Bahkan sudah rapid test, hasilnya semua non-reaktif. Silakan datang jika keberatan,” tambah Firman.

Lebih lanjut, KPU Samarinda juga menanggapi keberatan Parawansa-Markus mengumpulkan 75 dukungan per hari selama 9-16 Agustus. Di tengah kasus positif covid-19 yang meninggi di Samarinda, dikhawatirkan memunculkan klaster baru.

Akan tetapi dalam masalah ini, ada metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan pendukung tanpa harus ke lapangan. Bisa via online atau daring. Misalnya saja video call.

“Cara ini sebenarnya sudah diketahui oleh masing-masing bapaslon sebelum melakukan tahapan verifikasi faktual. Kalaiu mereka bilang tidak tahu kita akan buka semua dokumennya,” kata Firman Hidayat. Dengan demikian,  tidak ada alasan untuk menghentikan kerja yang tengah berlangsung, karena kerja petugas KPU sudah sesuai aturan. (Ru/ib/in).