Gubernur Pastikan Rupiah akan “Tegak” di Perbatasan

Tanjung Selor, Info Benua – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memastikan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap mendukung upaya massif yang ingin dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menegakkan peredaran dan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah perbatasan Kaltara.
“Sejak Kantor Perwakilan (KPw) BI Kaltara terbentuk, sebenarnya sudah miliaran Rupiah digelontorkan ke wilayah perbatasan. Ini untuk menanggapi isu kekosongan uang (Rupiah). Dengan langkah itu, berarti tak ada lagi alasan masyarakat Kaltara di perbatasan untuk menggunakan alat tukar, selain mata uang Rupiah,” kata Irianto dalam pertemuan dengan Kepala KPw BI Kaltara Hendik Sudaryanto di ruang kerjanya, Selasa (24/4).
Disinyalir, hingga saat ini Ringgit Malaysia masih menguasai sekitar 20 persen alat tukar perdagangan di wilayah perbatasan. BI sendiri, ujar Gubernur, menargetkan persentase itu akan diturunkan hingga nol persen secepatnya. “Langkah lain untuk mempercepat akselerasi rencana ini, adalah akan disediakannya money changer dan ATM di setiap bank yang ada di wilayah perbatasan. Termasuk, 1 unit money changer di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Long Midang,” jelas Gubernur.
Upaya ini berkaitan pula dengan penegasan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Mata Uang, dimana pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan, apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan. “Namun, BI belum beranjak ke ranah penegakan. Pada tahapan ini, dikedepankan upaya preventif atau pencegahan lewat sosialisasi penggunaan mata uang Rupiah. Dan, Pemprov bersama BI juga merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Perbatasan yang melibatkan sejumlah elemen. Seperti TNI/Polri, perbankan, dan lainnya,” urai Irianto.
Dalam pertemuan itu, juga dibahas sejumlah isu perekonomian di Kaltara. Termasuk, soal inflasi. “Dalam laporannya, Kepala KPw BI Kaltara menyebutkan bahwa berdasarkan mapping inflasi daerah se-Indonesia, Kaltara berada pada zona aman. Ini salah satunya dibuktikan dengan kondisi inflasi Kaltara, khususnya pada Maret ini untuk yoy-nya sebesar 2,1 (tahun lalu di bulan yang sama 2,7),” papar Gubernur.
Dikatakan juga, untuk penghitungan inflasi di wilayah Kaltara, kedepan akan diusulkan penghitungan inflasi daerah, selain Tarakan. Yakni, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan selaku ibukota Kaltara. “Intinya, alhamdulillah, kondisi makro ekonomi Kaltara hingga usia ke-5 tahun ini, bagus. Tadi, BI juga memperlihatkan buku strategi untuk melihat spot simulasi ekonomi di Kaltara. Di situ terlihat, bahwa apabila rencana investasi akan terealisasi, seperti PLTA Kayan tahap I maka akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Dengan kata lain, investasi benar-benar akan menjadi roda penggerak perekonomian Kaltara,” ungkap Gubernur. (ru/roi/adv).