Pemerintah Mengalokasikan CPNS untuk Pemprov Kaltara

Tanjung Selor, Info Benua — Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kaltara terus bertambah setelah diserahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi Tahun 2017, pada Senin (19/3). Sebelumnya, jumlah PNS Kaltara sebanyak 3.077 orang, kini bertambah menjadi 3.504 dengan tambahan 423 orang hasil seleksi, dan 4 orang dari formasi khusus Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan, meski ada penambahan, kebutuhan pegawai di provinsi ke-34 ini masih cukup besar. Berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan pegawai sekitar 6 ribuan. “Kita masih membutuhkan 2.700 pegawai lagi agar memenuhi kebutuhan ideal,” sebut gubernur.
Untuk tahun 2018 ini, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, kembali mengusulkan pegawai sebanyak 1.770 orang. Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh gubernur di sela penyerahan SK CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, Senin (19/3).
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur langsung memberikan sinyal positif terhadap usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara. Di hadapan CPNS baru dan sejumlah pejabat penting yang hadir, ia mengatakan bakal memberikan formasi untuk Kaltara tahun ini. “Tahun ini (2018) kita kasi formasi untuk Kaltara biar lengkap. Dan dapat mengisi formasi yang belum terisi di Kaltara,” katanya kala dikonfirmasi media.
Untuk penerimaan CPNS, pemerintah lebih konsentrasi kepada beban kerja di daerah. Menurut menteri, usulan CPNS harus sesuai dengan kebutuhan beban kerja, sehingga target kinerja benar-benar tercapai. “Selain beban kerja, juga fokus kepada konsentrasi pembangunan daerah ini. Misalnya, kalau memang daerah fokus infrastruktur, kita punya pegawai yang latar belakang insinyur di bidang sipil dan segala macam. Saya ingin mendetailkan ini, supaya betul-betul pegawai yang kita terima punya kualitas, kemudian tidak hanya administratif sehingga bermanfaat buat daerah,” tegasnya.
Selain itu, prioritas untuk tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Asman mengatakan, tenaga guru dan kesehatan tidak boleh kurang, karena menyangkut sumber daya manusia. “Kemudian untuk guru dan tenaga kesehatan ini prioritas kita, tidak boleh ada guru yang kurang. Hanya saja, untuk guru ini juga kita persyaratkan sesuai dengan undang-undang. Seperti dosen minimal S2 dan guru minimal S1. Karena kalau gurunya tidak pinter, bagaimana muridnya bisa pinter. Apalagi anak jaman sekarang, kalau gurunya telat sedikit bisa kalah (dari murid),” jelasnya.
Soal waktu perekrutan, Menpan-RB membeberkan sekitar Mei mendatang sudah bisa disampaikan untuk jumlah kuota dan formasi yang diberikan. Bahkan ditargetkan, setelah perhelatan Pilkada 2018, sudah bisa dilakukan seleksi. “Bulan Mei sudah bisa penetapan formasi, kemudian Juni (setelah Pilkada) baru kita laksanakan tes. Akhir tahun sudah bisa ditetapkan sebagai CPNS,” ungkapnya.
Sementara itu, kepastian Kaltara mendapatkan formasi CPNS tahun ini, menurut Asman tergantung beban kerja. Pihaknya berjanji akan memberikan prioritas jika Anjab dan ABK yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. “Untuk Kaltara, tergantung beban kerjanya saya ukur dulu. Ini prioritas dan saya berharap yang akan masuk betul-betul yang dibutuhkan daerah ini. Jadi yang saya sampaikan tadi yang mendukung pembangunan di daerah ini, termasuk sekolah khusus seperti misalnya tamatannya Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) dibutuhkan untuk laporan keuangan diprioritaskan untuk di sini, kemudian STTD, termasuk tamatan pelayaran juga. Jangan guru agama disuruh atur perhubungan,” terang Asman mencontohkan. (des/roy/adv).