Dapat Dukungan Dana, PLTA Dipastikan Mulai Dibangun 2018

Beijing, Info Benua -– Hari kedua (21/11) pertemuan bilateral yang difasilitasi oleh China Development Bank (CDB) di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengagendakan penyampaian presentasi dari daerah-daerah yang masuk dalam skema kerjasama Global Maritime Fulcru (GMF) dan Belt Road Initiative (BRI) Indonesia-China. Yaitu dari Sulawesi Utara (Sulut), Sumatera Utara (Sumut), Bali dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam paparannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan beberapa program prioritas yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Dua hal penting dipaparkan Gubernur. Yakni, mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan progres pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Diungkapkan Irianto, pembangunan PLTA Sungai Kayan, bakal dimulai 2018. Hal tersebut juga ditegaskan oleh pihak investor, dalam hal ini PT Kayan Hydro Energi (KHE). “Dari pihak KHE menyampaikan, tahun depan akan mobilisasi alat dan persiapan pembangunan kontruksi bendungan,” kata Irianto.

Pihak perusahaan, berani memulai megaproyek bernilai investasi ratusan triliun rupiah itu, setelah mendapat dukungan pendanaan dari beberapa pihak. Termasuk dari CDB. “Pihak swasta, termasuk dari PT KHE ikut juga dalam pertemuan ini (di Beijing). Ini untuk meyakinkan CDB yang akan memberikan pendanaan,” ujarnya.

Percepatan dimulainya PLTA, lanjut Irianto, juga atas desakan para investor yang akan berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Energi listrik, tegasnya, menjadi kunci utama berjalannya investasi di Kaltara. Gubernur mengatakan, selain pembangunan PLTA, proyek-proyek strategis lainnya yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut juga akan dibiayai oleh CDB. Utamanya yang berkaitan dengan pembangunan sarana infrastruktur di Kaltara.

Lebih jauh disampaikan Irianto, dalam pertemuan tersebut, dirinya juga memaparkan progres KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Dikatakan, perkembangan terakhir adalah tentang pembentukan badan pengelola. Di mana, sekarang prosesnya sudah di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Untuk badan pengelola ini, nanti polanya bisa swasta murni, bisa pemerintah daerah murni. Dapat pula gabungan kedua, ata gabungan pemerintah daerah-swasta-pemegang HGU (Hak Guna Usaha),” jelas Irianto.

Disamping membentuk badan pengelola, terkait KIPI, Pemprov Kaltara juga telah melakukan Feasibility Study (FS) untuk kawasan dan FS pelabuhan yang ditargetkan tahun ini selesai. Kemudian lanjut tahun depan, membuat Detail Engineering Design (DED) kawasan dan pelabuhannya, serta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Seperti diketahui, bersama beberapa gubernur lainnya yang masuk dalan skema GMF-BRI Indonesia-China, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie turut hadir dalam pertemuan bilateral yang difasilitasi oleh CDB di Beijing, China pada 20 hingga 24 November 2017.

Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, mewakili Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan. Event ini, merupakan tindak lanjut dari program kerjasama bilateral bidang ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan China (Tiongkok) melalui skema GMF-BRI yang juga sering disebut One Belt and One Road (OBOR) Initiative.

Dari pertemuan tersebut, akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya mengenai proyek-proyek apa saja yang akan di-support pendanaan oleh CDB, sebagai investasi di Indonesia. Salah satunya investasi ke Kaltara dengan fokusnya, yakni pengembangan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power (PLTA), serta pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk rencana pembangunan kilang minyak. Dari sejumlah kegiatan itu, perkiraan investasinya mencapai USD 45,98 miliar. Namun karena skala prioritas, dana investasi yang bakal diserap mencapai USD 26,5 miliar atau sekira Rp 355,1 triliun (nilai kurs Rp 13.000 per USD 1).(humas)