BUMD Dituntut Berikan Layanan Prima Kepada Masyarakat

Samarinda, Info Benua — Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Namun, sebagai korporasi atau perusahaan, raihan laba juga menjadi indikator sukses tidaknya BUMD.

“Contohnya PDAM. Kan tuntutan utamanya itu memberikan pelayanan air bersih semaksimal mungkin ke masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi II, DPRD Samarinda, Sarwono. Saat ini, cakupan layanan PDAM sudah lebih dari 80 persen.

“Tinggal lihat neraca rugi labanya PDAM. Sudah bisa tidak setor deviden ke kas daerah,” kata Sarwono. Begitu pula dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank ini, kata Sarwono, dibentuk dengan tujuan membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang semula sulit mengakses permodalan di perbankan.

“Walau tidak besar, tapi kalau perputaran kreditnya bagus, ya oke,” katanya lagi.

Sementara PD PAU, menurut Sarwono, baru saja lepas dari jerat masalah, setelah memiliki direktur yang baru.

“Perlu kita apresiasi lah direksi yang ada sekarang. Karena, mereka mewarisi masalah yang kompleks. Pernah berutang dan lain sebagainya,” kata politisi asal PKS ini.

Sarwono melihat, sudah ada beberapa terobosan baru yang dilakukan direksi PD PAU yang ada sekarang ini. Meski demikian, pendapatan PD PAU diakui Sarwono, belum signifikan.

“Kondisi yang dialami PD PAU sekarang inikan rentetan dari masalah PD PAU sebelum-sebelumnya,” ungkapnya.

Menurut Sarwono, PD PAU harus terus didorong untuk melebarkan unit bisnis. Lantaran, ruang lingkup bisnis PD PAU lebih luas dibanding dua BUMD lainnya.

“Potensi PD PAU untuk terus berkembang sangat besar. Tapi, yang paling penting, direksi yang ada saat ini sudah berhasil mengamankan aset-aset yang sebelumnya atas nama perorangan.  Sudah sehat, dan tinggal rencana bisnisnya saja yang ditingkatkan,” urainya. (hms/adv).