2020, Tingkatkan Daya Saing dengan 112 Program

Tanjung Selor, Info Benua – Pada 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjalankan tema; “Pembangunan memantapkan Kaltara sebagai wilayah perbatasan berdaya saing” akan melaksanakannya dengan 112 program kegiatan. Program itu, terdiri dari 66 program urusan wajib, 23 program urusan pilihan, dan 23 pogram urusan penunjang.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan paparan, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Provinsi Kaltara di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Selasa.
Selain itu, lanjut Gubernur dalam paparannya, tahun depan Pemprov Kaltara juga menetapkan target terhadap 5 indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kaltara 2016-2021. Yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditarget mencapai 70,85 persen. Lalu, pertumbuhan ekonomi yang ditarget mencapai 8,04 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditarget 5,84 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditaksir mencapai 4,44 persen; dan indeks gini rasio yang ditarget mencapai 0,29 persen. “Sedangkan untuk fokus prioritas pembangunan Pemprov Kaltara hingga 2021, yakni fokus pada 11 kegiatan prioritas Pemprov Kaltara,” jelas Gubernur. Lebih jauh, disebutkannya, bahwa tahun depan arah kebijakan Pemprov Kaltara tetap diharmonisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Di mana, tema pembangunan nasional 2020, adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.
Selanjutnya, kata Irianto lagi, prioritas pembangunannya, ada 5 item. Yakni, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; penguatan konektivitas dan pemerataan; peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup; dan stabilitasi pertahanan dan keamanan. “Bagi Kaltara sendiri, tahun depan merupakan tahun kelima dari RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah) Provinsi Kaltara. Di 2020, pemantapan daya saing menjadi tema kita,” ungkap Irianto.
Sebagai informasi, berdasarkan penelitian Asia Competitiveness Institute (ACI), kemampuan daya saing Kaltara pada 2017 berada di posisi ke-21 dari 34 provinsi. Adapun yang menjadi kekuatan daya saing Kaltara, adalah produktivitas dan kepemerintahan. “Sementara kelemahan kita, adalah pelayanan publik dan infrastruktur. Untuk itu, saya merekomendasikan agar dilakukan peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur fisik dan penambahan tenaga kerja serta fasilitas kesehatan,” ulas Gubernur.
Sementara itu, sekaitan dengan prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, arah kebijakan yang diambil Pemprov Kaltara, salah satunya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
“Kaltara juga sangat pro terhadap pengembangan pendidik dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” papar Irianto.
Untuk prioritas peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, Pemprov Kaltara memiliki arah kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan; peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; pengembangan UKM dan koperasi, serta peningkatan daya tarik investasi. “Selain itu, Pemprov Kaltara juga akan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan sistem pelayanan yang prima, penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu, dan percepatan pembangunan desa secara terpadu,” beber Gubernur.
Untuk harmonisasi prioritas nasional ke-3 (penguatan konektivitas dan pemerataan), Pemprov Kaltara akan melakukan peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang. Dan, untuk prioritas nasional ke-4 (pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup), Pemprov Kaltara memiliki arah kebijakan untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan daerah, dan peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sementara untuk prioritas nasional ke-5 (stabilitasi pertahanan dan keamanan), Pemprov Kaltara berencana melakukan peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan secara terpadu, dan fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tentram. (roy/adv).