Komisi 1V Samarinda,Minta Dinsos Rutin Perbaharui DTKS dan Sandingkan Data Dengan Pusdatin

Infobenua.Com.Samarinda – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda diharuskan rutin memperbaharui  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya data bantuan sosial pangan sebagai sumber data penerima bantuan sosial .

Hal itu dilakukan untuk menekan ketidakakuratan data ketika program bansos seperti bantuan tunai langsung (BLT) diluncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar saat dihubungi media ini melalui telpon seluler pada Sabtu (2/4/2022).

Pria kelahiran 1970 itu mengatakan bahwa ketika berbicara masalah BLT, pasti akan berkaitan dengan data yang selalu saja tidak sinkron antara daerah maupun pusat.

Kebanyakan data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan data 5 atau 10 tahun lalu. Persoalan ini pun menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara data dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Bisa jadi yang mendapatkan bantuan saat ini adalah mereka yang sudah memiliki mobil, artinya sanggup secara finansial. Itu terjadi karena data yang masuk ke pusdatin merupakan data beberapa tahun lalu ketika kondisi ekonominya sangat susah.

Atau sebaliknya, bisa juga yang dulunya mampu secara finansial saat ini malah tidak memiliki apa-apa. Padahal mereka lah yang seharusnya mendapat bantuan. Oleh sebab itu, Komisi IV meminta Dinsos Samarinda untuk segera menyandingkan data yang ada dengan Pusdatin.

“Kan jadi tidak relevan sekali dengan kondisi sekarang, makanya saya sampaikan kepada Kadinsos yang baru menjabat, tolong disandingkan data kita dengan Pusdatin. Beliau mengiyakan dan akan berangkat ke Ibu Kota untuk memastikan bahwa data kita betul-betul update sampai saat ini, artinya sesuai BPS di tahun 2021,” jelasnya.

Paling tidak dengan acuan data tadi, bisa menekan ketidaktepatan dan ketidakakuratan data-data yang ada sebelumnya. Karena bagaimana pun, kalau sudah bicara BLT itu pasti masalah data, ketika data tidak sesuai otomatis tidak tepat sasaran.

“Saya tekankan agar datanya disandingkan, kita bawa data lalu sandingkan dengan pusat supaya kita bisa melihat di mana ketidakakuratan itu. Jangan sampai data kita dengan mereka sangat jauh berbeda,” tegasnya.

Bukan tanpa sebab Deni meminta hal tersebut pada Dinsos Samarinda, melainkan karena Komisi IV selalu mendapat keluhan dari masyarakat ketika program bansos diluncurkan pemerintah.

“Banyak sekali yang tidak sesuai antara data penerima dan kondisi di lapangan, kita selalu mendapat keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Maka dari itu, Deni berharap agar kejadian-kejadian sebelumnya terkait bansos ini tidak terulang kembali yang permasalahannya dikarenakan ketidakakuratan data.

“Jangan sampai ketika ada program bansos selalu bermasalah pada data. Lebih baik sinkron kan segera agar tidak gelabakan nantinya. Dan pastinya masyarakat akan protes ke kami mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan padahal tidak mampu,” harapnya.

Penulis : nka