Sekwan DPRD Kota Samarinda  Bangun Program Inovasi, Agus : Saya Gak Mau Kerja Monoton.

InfoBenua. Com -SAMARINDA– Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Samarinda Agus Tri Susanto, akan berikan kinerja terbaik di Sekretariat Dewan.

Tugas dan fungsi anggota dewan merupakan hal yang perlu di berikan fasilitas yang cukup dalam proses pelaksanaannya. Agus Tri Sutanto dalam hal ini, berinisiatif dalam melihat kebutuhan fasilitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasannya.

“Jadi tugas pokok dan fungsinya kita Sekretariatan Dewan secara mendasar,  memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan 3 fungsi DPRD. Pertama fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” ucap Agus.

Terkait akan hal itu, Agus mengungkapkan ada program kerja wajib yang harus di lakukan yang merupakan program kerja pelimpahan dari pusat yang harus di laksanakan.

“Ada beberapa yang sudah kita laksanakan, di pemerintahan ada namanya program wajib, yang merupakan pelimpahan program pusat, itu tertuang dalam program-program yang ada di sekretariatan DPRD yang sudah di tetapkan dalam Permendagri,” katanya.

Saat ini, sudah ada beberapa inovasi yang akan di lakukan kedepannya, guna memberikan fasilitas serta merapihkan hal-hal yang dianggap perlu. Di antara yang akan di inovasikan, soal managemen pokok pikiran (pokir) anggota dewan, melakukan penyusunan terhadap pertanggung jawaban reses hingga melakukan tes narkoba pada seluruh staff DPRD Kota Samarinda.

Walaupun di dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 dulu tidak ada mengatur tentang fasilitas penyusunan Pokir anggota dewan, Agus mengambil jalan berani untuk kemudian menyediakan fasilitas secara maksimal yang nantinya akan di lakukan oleh Sekretariatan DPRD Kota Samarinda.

“DPRD sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dulu, tidak ada fasilitas penyusunan pokir DPRD yang kemudian di fasilitasi secara maksimal oleh sekretariat DPRD Kota Samarinda nantinya,” lanjut Agus.

“Makanya ada beberapa hal khusus yang kami lakukan, bukan keluar dari apa yang ada di Permendagri tersebut, bahkan lebih kepada bagaimana sekretariat DPRD ini mengerjakan pekerjaannya lebih efisien dan efektif,” sambungnya.

Untuk saat ini, ia dan jajarannya , sedang menyusun tim penelaah Pokir anggota DPRD Kota Samarinda. Hal ini di bentuk agar mekanisme pemberian pokir kepada pemerintah kota Samarinda nantinya lebih rapih dan memiliki daya administrasi yang elegan.

“Kami untuk sekarang sedang membentuk tim penelaah pokir DPRD Samarinda, yang dulunya begitu selesai pokir ini, tanpa prosedur dan mekanisme langsung di kirim ke pemkot Samarinda. Kalau sekarang pada jaman saya, akan kita bentuk tim penelaah pokir, hasil hearing, hasil reses di susun dalam sebuah dokumen, baru di telaah baru di kirim ke pemkot, yang selambat-lambatnya sebelum satu minggu sebelum Musrembang,” jelas Sekretaris DPRD Kota Samarinda tersebut.

Kedua, Agus juga menyampaikan soal managemen reses yang nantinya akan di terapkan di DPRD Kota Samarinda.

Menurutnya saat ini, model pertanggung jawaban pelaksanaan reses yang di terapkan kurang tepat. Hal tersebut tentu memiliki alasan, maka dari itu Agus akan menyusun mulai dari pertanggung jawaban secara administrasi, alokasi anggaran, secara operasional bahkan perundang-undangan yang di harapkan hasil reses bisa menampung seluruh aspirasi, dan dapat berjalan seperti apa yang masyarakat inginkan.

“Kedua, kami sekarang sedang melakukan penelaahan bagaimana membuat pelaksanaan reses secara pertanggung jawabannya itu bisa lebih efektif, efisien dan komprehensif agar secara teknis bisa di pertanggung jawabkan, secara operasional pelaksanaan reses dapat di laksanakan dan secara keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat di pertanggung jawabkan. Itu hal mendasar kedua yang kita rangkai agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien, gak hanya sekedar monoton saja,” jelas Agus.

Selain menata ulang sistem pelayanan anggota dewan dalam hal memudahkan kinerja, Agus juga melakukan penyaringan terhadap staff DPRD Kota Samarinda terhadap penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba.

Menurutnya, hal tersebut di lakukan agar seluruh staff dewan dalam keaadan prima dalam mengerjakan tugasnya.

“Kemudian yang ketiga, kita kemarin telah melakukan tes narkoba, ini merupakan hal besar yang kami lakukan. Kami berpendapat bahwa, ketergantungan obat-obatan dapat menurunkan kinerja seseorang, karena itu kami melakukan tes narkoba, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Kedepannya ini akan menjadi rutinitas kami, akan kita buat tiga bulan sekali atau setahun dua kali karena jangan sampai narkoba ini mengganggu kinerja di Dewan,” jelasnya.

Ia menginginkan kinerja Sekretariatan dewan yang berkemajuan, inovatif serta efisien. Agus menginginkan tidak hanya melakukan kinerja berdasarkan fungsionalnya saja, tetap juga harus membangun ke arah yang lebih baik.

“Yang saya kedepankan, saya tidak ingin apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi itu, dari dulu sampai sekarang berjalan monoton saja. Saya agak kurang menyukai pekerjaan yang monoton, saya suka melakukan pola-pola kerja baru, agar pekerjaan kita itu lebih efektif, efisien dan berjalan dengan komprehensif” ungkap Agus.

Selain program yang akan di jalankannya, telah ada program yang terjalankan yakni telah tersedianya media center bagi wartawan-wartawan yang mempublikasikan kinerja anggota dewan.

“Kemudian yang juga hal besar yang telah di lakukan  sekarang DPRD Kota Samarinda sudah ada Media Center, kami berharap agar apapun kegiatan-kegiatan dari DPRD Samarinda ini masyarakat dapat mengetahuinya dan bisa terpublish,” harap Agus.

“Karena tidak dapat di pungkiri kalau pembiayaan menyeluruh di DPRD itu semuanya pembiayaannya oleh APBD, oleh uang rakyat, makanya rakyat perlu tau,” sambung Agus dengan tegas.

Dengan demikian, Agus berharap agar keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat mengalir secara baik tentang apa saja yang di lakukan oleh anggota dewan.

“Dengan adanya media center tadi, kami membuka iklim keterbukaan informasi atas semua pekerjaan daripada DPRD Kota Samarinda,” jelasnya.

“Pemerintah harus cerdas dalam pengelolaan sumber anggaran, agar termanajemen dengan baik, transparan serta perlu adanya bukti di rasakan oleh masyarakat karena gaji kami, ya dari uang rakyat. Maka rakyat harus terlayani dengan maksimal,” tutupnya.

Penulis : abi/zul.