Infobenua.con.Samarinda – Anggota Komisi 1V Deni Hakim mengatakan berkaca dari tahun lalu Pemerintah Kota (Pemkot) menganggarkan 350 miliar tapi yang terserap kalo tidak salah kurang lebih 100 milliar.
Ditahun ini tetap akan ada penganggaran untuk covid, kurang lebih anggarannya 100 miliar. Nanti tinggal masing-masing OPD lah yang memantau menggunakan dana tersebut tadi ujar politisi Gerindra ini.
karena Mengenai serapan anggaran tergantung setiap OPD menyikapinya, agar serapan ini dapat terserap secara maksimal. Karena mohon maaf kondisi saat ini tidak separah yang terjadi di 2021 kejadiannya, disaat itu buming-bumingnya covid-19 dan juga farian deltanya yang kuat. Untuk saat ini kita menemui farian omicron saja dan itu diduga efeknya tidak separah delta.
Jadi dari pemerintah pusat setiap daerah wajib menganggarkan untuk covid-19, tidak bisa dilepaskan karena bagaimana pun anggaran pusat dan setiap daerah ada kaitannya dengan daerah masing-masing. tetap dianggarkan oleh pemkot, nanti persoalan penyerapaannya akan dikonsulidasikan langsung setiap OPD. Dewan hanya memantau sejauh mana sih serapan ini, apakah bisa berjalan dengan maksimal atau tidak. tapi berkaca dengan kondisi saat ini tidak separah dengan 2021 .
semoga serapan tadi bisa dialokasikan diperubahan tapi ketika tidak bisa dialokasikan ke anggaran covid bisa dialihkan ke lain.
Menurutnya masih banyak sekali yang bisa kita supor seperti penanganan ODGJ, ke dinas sosial. jadi keperluan-keperluan dana yang mendadak yang tidak ada posnya,Itu paling penting yang saya bilang.
Apabila dari WHO ada arahan tidak ada lagi dan akan menjadi endemi, maka tidak ada lagi yang namanya anggaran covid.
Dikatakannya Ada beberapa negara saat ini melakukan pencabutan setatusnya dari pandemi menjadi endemi. kalo kita sudah menjadi endemi ya tidak ada lagi sudah bantuan-bantuan. “Itu poinnya yang paling penting,”
selama itu masih pendemi ya masih ada suporting untuk covid.
Lebih lanjut Deni menjelaskan mengenai materi apa saja yang terkait pandemi ini
” Banyak, kalo kita berbicara materi ya banyak sekali, kita berbicara dari dinas kesehatan terlebih dahulu ada kaitannya dengan rumah sakit biaya-biaya dan lainnya semua disini posnya. terus dari satpol pp misalnya ada juga bantuan cipta kondisi dimasyarakat, untuk melakukan apa penyuluhan pencegahan jadi seperti ada yang tidak menggunakan masker.
Seluruh OPD itu ada keterkaitan untuk penggunaan dana covid, apa lagi BPBD untuk penanganan melakukan pemakaman. ada semua perkim pun ada juga, semua dinas itu ada semua kaitannya,cuma nilainya saja yang berbeda-beda.
jadi dari anggran ada 150 miliar misalnya, cos untuk dinas kesehatan lebih besar kenapa karena berkaitan dengan rumah sakit dan lain-lain.
misalnya satpol PP ke polisian TNI ada semua cosnya tapi tergantung dari kegiatan yang mereka lakukan. jadi kita menganggap rumah sakit saja ,Tidak!!
semua ada kepetingannya ya tadi keterkaitannya antara satu dengan yang lain.
semua dana itu untuk OP, dalam kegitan apapun masuk kesitu semua.
kemaren kami selaku pansus covid melihat semua penggunanya, ternyata semua pos, termasuk kecamatan atau sampai pusat karantina itu jadi satu dana semua..
ada kepentingan-kepentingan yang memang menjadi salah satu penunjang covid,tegasnya .
Penulis : ka






















Users Today : 1
Users Yesterday : 6
Total Users : 31888
Total views : 119751
Who's Online : 1