DPRD Samarinda Mendorong Pembentukan Aturan Zona Bebas Tambang

Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra.

Infobenua.id.Samarinda – DPRD Samarinda mendorong pembentukan aturan zona bebas tambang di Kota Tepian. Hal ini dianggap sebagai upaya antisipasi dikarenakan tambang ilegal di Samarinda sangat merusak lingkungan. Terutama sebagai salah satu penyebab utama banjir.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra. Dikatakannya, apabila ada wacana pembentukan aturan serupa, secara pribadi dan kelembagaan dirinya sangat mendukung.

“Kami juga memiliki keinginan seperti itu. Mungkin tinggal menunggu waktu saja lagi. Komisi III juga sedang gencar-gencarnya menyoroti kegiatan pasca tambang yang tidak sesuai aturannya. Apalagi yang menjadi penyumbang kerusakan juga ya tambang-tambang ilegal itu,” kata dia.

Meski kini tambang ilegal kian merajalela di Kota Tepian, menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tidak ada kata terlambat selama hal itu dilakukan untuk kebaikan.

“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita sekarang sudah melihat kerusakan yang ada. Paling tidak, cukup sampai disini. Jangan sampai sudah banyak kerusakan, kita tutup mata dengan apa yang terjadi. Kondisi saat ini saja sudah sangat parah, apalagi kalau kita biarkan,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Samarinda, lanjutnya, pihaknya pun memiliki keterbatasan dalam menindak langsung pelaku kejahatan lingkungan. Namun, ia menyebutkan, DPRD mampu memberikan rekomendasi agar izin pertambangan yang ada tidak boleh dilanjutkan lagi.

“Artinya perusahaan-perusahaan harus melakukan pekerjaan sesuai aturan yang ada. Pemerintah juga dalam memberikan izin tambang harus memastikan, bagaimana kebijakan pasca tambangnya. Sehingga fungsi lahan yang sudah dirusak dapat kembali seperti semula,” ujarnya.

Banyaknya kerusakan lingkungan yang juga disebabkan mangkirnya pengusaha dari reklamasi pasca tambang, menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Untuk itu, Samri mendorong segala pihak terkait harus terlibat dan menjalankan fungsi pengawasan masing-masing.

“Apabila ada yang tidak menjalankan fungsinya. Disitu akan terjadi kerusakan, karena ada salah satu mata rantai yang tidak menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya.

Penulis: POT