Samsun : Dinamika Demokrasi di PAW Makmur Hal Yang Lumrah

INFOBENUA.id-SAMARINDA, Paskah pembacaan keputusan partai Golkar yang melakukan rotasi pimpinan Ketua DPRD di Kalimantan Timur, dengan jalan Pergantian Antar Waktu atau PAW,dari kedudukan ketua DPRD Makmur HAPK ke tangan ketua yang baru hasil PAW, Hasanuddin Mas’ud, masih belum padam hingga hawa panas perseteruannya, masih menghangat.

Itu disebabkan karena Ketua DPRD sebelumnya, Makmur HAPK yang di “dilengserkan” koleganya sendiri di Fraksi Golkar dari jabatan Ketua DPRD Kaltim, mendapat dukungan moral wakil Ketua DPRD Kaltim Aji Seno.

Aji seno sebagai rekan dan sahabat Makmur HPAK secara kelembagaan, sebagai pimpinan DPRD maupun sebagai sahabat secara pribadi, melakukan pembelaan terhadap Makmur HAPK, ,Seno meminta menunggu  proses inkrah pengadilan yang dilakuikan Makmur sebagai tanda perlawanan belum di putuskan alias masih sedang proses di pengadilan.
Dalam persidangan paripurna terakhir sendiri, minggu lalu, Aji Seno yang berusaha menduduk kan masalah PAW ini pada mekanisme hukum, di hujani intrupsi oleh para peserta sidang terutama dari unsur fraksi Golkar.

Aji Seno meminta PAW dilakukan setelah turun putusan banding Makmur HAPK di MK. Namun usulan itu diserang dengan penolakan melalui intrupsi oleh para anggota fraksi Golkar. Serangan itu kemudian yang membuat Aji Seno walkout alias meninggalkan persidangan.
Sepeninggal Aji Seno dalam hiruk pikuk intrupsi PAW, akhirnya di capai kesepakatan yang menyimpulkan Makmur HAPK harus lengser dari jabatan ketua DPRD Kaltim kemudian digantikan oleh juniornya, Hasan Mas’ud.

Keputusan itu ditandai secara resmi setelah Sekwan DPRD Kaltim membacakan putusannya di hadapan peserta sidang paripurna.
Tanggapan berbeda disampaikan wakil ketua DPRD lainnya, Samsun. Menurutnya, mekanisme sidang dan dinamika demokrasi sudah berjalan dalam PAW ketua DPRD Kaltim itu
Samsun mengatakan, sebagai bagian dari anggota DPRD Kaltim, Samsun menerima kesepakatan itu.

Hanya saja menurutnya, keputusan PAW itu harus mendapatkan dukungan Mendagri sebagai persyaratan yang menegaskan dan menguatkan ketetapan PAW agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari.

“Iya ga papa, itulah demokrasi. Pro kontra itu pasti muncul dikala kita akan melahirkan sebuah putusan politik di DPRD, hal itu biasa saja terjadi, yang penting kita ikuti suara terbanyak,”terang Samsun, menanggapi hasil paripurna PAW Makmur HAPK.
Dia menjelaskan, dinamika yang terjadi dalam persidangan PAW di DPRD Kaltim, merupakan bagian dari demokrasi.

Keputusan yang diambil harus diuji dengan fakta, argument dan data data pendukung lain.

Terkait soal putusan PAW, Samsun mengatakan, pihaknya akan mendorong kelembagaan untuk mengkosultasikan dan melaporkan hasil keputusan persidangan. Pelaporan itu merupakan upaya untuk menganalisa dan mengkosultasikan putusan PAW.
Sejumlah hal yang akan dikonsultasikan perangkat DPRD ke Mendagri diantaranya soal legal standing. “Artinya jika sudah dibacakan PAW oleh lembaga, maka pak Makmur sudah tidak boleh lagi mimpin persidangan, karena jika dilakukan hal tersebut maka akan menimbulkan berisiko bagi putusan putusan resmi DPRD,”ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.
Soal putusan PAW menurut Samsun, Komisi I sudah melakukan konsultasi ke pihak terkait, namun secara detail hasilnya belum di putuskan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri.

“Kita tunggu telaahan Komisi I apapun hasilnya kita laksanakan kalau itu arahan dari Kemendagri, kata Samsun lagi.
Komisi I disebut paska putusan PAW oleh DPRD Kaltim, konsultasi dan petunjuk untuk tindak lanjut terus di lakukan bersama dengan Kemendagri.

”Jadi kita tunggu saja putusan akhirnya,”terangnya
Mekanisme finalisasi PAW pimpinan DPRD Kaltim itu,antara lain urutan mekanismenya, Komisi I harus bersurat ke Mendagri melalui Gubernur Kaltim, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat daerah Provinsi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga meminta agar tidak muncul lagi presepesi aneh aneh paskah putusan PAW. Baik terhadap Gubernur maupun kepada pribadi Makmur HAPK.
Hal itu diungkapkan sebab menurutnya, jeda menunggu putusan resmi itu kadang berproses dan bias memakan waktu lama, sehingga rawan akan muncul opini miring lagi soal tersebut. “Kalau masih menunggu iya karena belum bersurat kita pasti bersurat cuman kita ingin tidak salah langkah prinsip kehati-hatian, akuntabilitas kita harus konsultasi kita punya bapak Mendagri.

Perselisihan keluarga harus konsultasi ke bapak juga,”paparnya lagi.
Dalam proses keputusan ahir ini mendagri dan Komisi I DPRD Kaltim akan berbalas surat mengenai langkah langkah pengesahannya. Mekanismenya, proses administrasi diajukan tertulis kemudian kementerian dalam negeri berikan tanggapan tertulis juga. “Tugas kita memberikan arahan saja. Kita tidak cari siapa salah siapa yang benar saja,” ujar Samsun. Penulis**Anisa