Legislator Pertanyakan Model Pengelolaan Ketahanan Pangan Kaltim, Dinilai Tidak Maksimal

Legislator Pertanyakan Model Pengelolaan Ketahanan Pangan Kaltim, Dinilai Tidak Maksimal

INFO BENUA, SAMARINDA.Masa pandemi Covid-19 diharapkan tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus memantau kebutuhan masyarakat terutama pangan. Namun yang terjadi di Kaltim, pengelolaan ketahanan pangan dinilai masih tidak maksimal. Hal itu pun dipertanyakan oleh anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir.

Menurut legislator dari Fraksi PKB tersebut, sebenarnya Kaltim memiliki potensi pangan yang luar biasa. Kendati demikian, dirinya tidak tahu bagaimana model pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Sehingga, permasalahan pangan masih terus terjadi sampai sekarang.

Misalnya di Desa Biantan Ilir, Kabupaten Berau. Sutomo memaparkan jika disana ada 1.800 hektar lahan persawaan yang tidak teraliri air. Padahal, Pemprov sudah menghabiskan anggaran milyaran untuk membangun bendungan.

“Bahkan tidak sedikit duit yang sudah habis disana. Hampir semua daerah punya potensi. Ada bendungan dan saluran irigasi tapi sawah tetap kekeringan karena yang dibangun itu tidak bemanfaat,” ucap Sutomo saat ditemui belum lama ini.

Dari permasalahan itu, Sutomo menganggap Pemprov Kaltim tidak bisa mengatur potensi yang dimiliki. Terlebih, Pemprov juga tidak bisa memaksimalkan anggaran yang didapatkan. Sehingga, ia mendorong agar Pemprov harus sungguh-sungguh membenahi apa yang telah dilakukan.

Dengan kata lain, dirinya menyarankan agar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas PUPR agar duduk satu meja guna membahas seperti apa target-target ketahanan pangan kedepan.

“Makanya kita minta Biro Ekonomi mengambil peran sebagai leading sector untuk membentuk suatu ekonomi dibidang ketahanan pangan. Mestinya ini terintegrasi semuanya supaya bisa dipetakan,” pungkasnya.

Tim Redaksi Utara