INFOBENUA, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Masykur Sarmian akui dengan adanya aktivitas industri ekstraktif itu merupakan salah satu penyebab dari terjadinya banjir di Kaltim.
Diketahui, seminggu terakhir ini Kabupaten Berau, dan Penajam Paser Utara, sedang terdampak banjir yang belum pernah di alami sebelumnya. Bahkan, untuk Berau banjir kali ini merupakan banjir terbesar sejak 20 tahun terakhir.
MMenurunya salah satu penyebab banjir memanglah akibat industri ekstraktif, diantaranya yakni adanya pertambangan. Namun, yang semestinya di pahami ialah bahwa saat ini baik Pemprov maupun kabupaten/kota itu sedang lumpuh karena kewenangannya ditarik ke pemerintahan pusat.
“Karena itu pada akhirnya kita hanya jadi penonton saja,” Ujar Masykur.
Seharusnya, kebijakan mengenai Mineral dan Batubara (Minerba) itu dapat dikembalikan kembali kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Agar, setiap daerah selain memiliki otoritas tetapi punya kewenangan juga.
“Jangan hanya di kasih urusan tapi ga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan ucapnya,
Oleh karna itu ia berharap peraturan terkait Minerba tersebut perlu di tinjau i kembali. Karena, jangan salahkan daerah, jika tidak dapat mengeksekusi maraknya aktivitas industri ektraktif. Meskipun, telah diketahui itu ialah salah satu penyebab terjadinya banjir.
“Karena itu ga ada kewenangan. Sedangkan dari pusat gak tau bagaimana masalah yang timbul soal ini. Jadi itu kasian di daerah kita,” Jelasnya.
Kemudian demi mengembalikan arti otonomi daerah yang seharusnya, Masykur mendorong agar kewenangan tersebut bisa dikembalikan.
“Agar otonomi daerah yang digembor-gemborkan itu ada artinya”tutup Politisi PKS ini. (*dc).






















Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Total Users : 31882
Total views : 118929
Who's Online : 1