Kaltim, Samarinda, Infobenua — Dalam hal ini, Anggota DPRD Kaltim, Nidya Listyono, mengampaikan laporan pada sidang paripurna ke-36 terkait pandangan fraksi golkar terhadap laporan nota keuangan tahun anggaran 2021 bahwa Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adapun sumber pendapatan dari berbagai sektor di daerah, Ia samapaikan Daerah menunjukkan semakin membaik terutama Dalam optimalisasi pendapatan dari sumber kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya dari pusat yang dikelola oleh daerah dalam rangka kepentingan optimalisasi penerimaan Daerah Provinsi kaltim, jumat 11/12/2020.
Partai Golkar meminta kepada pemerintah provinsi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui komisi 2 untuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penetapan penyaluran kurang bayar.
Dengan memperhitungkan pemotongan lebih pembayaran PPH akan dilakukan secara bertahap keuangan daerah dapat terjaga dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar daerah mendapatkan akses informasi yang lebih luas terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban.
“Ia sampaikan, data yang lebih akurat sebagai dasar perhitungan dana bagi hasi (DBH)Migas untuk menghindari kerugian bagi daerah kedua belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, maka wajib pemerintah untuk memilih dalam fungsi penunjang yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal berpedoman kepada standar teknis dan harga satuan regional,” lanjut Nidya Listyono.
Sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020 Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintah daerah dalam rencana belanja daerah tahun 2021 sebesar 11, 61 triliun, mengalami kenaikan sebesar 932,26 miliar atau 8,7% dibandingkan belanja daerah tahun 2020 sebesar 10,68 triliun.
Partai Golkar meminta memaksimalka. alokasi agar belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja tanpa diarahkan sesuai dengan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada penjabaran program prioritas sesuai tema pembangunan Kalimantan Timur tahun 2021.
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan Sesuai dengan amanat pasal 171 ayat 2 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
Apabila dilihat dari rencana bidang kesehatan sebesar 1, 342 triliun pada alokasi tersebut sudah mencapai 11,55% dengan alokasi anggaran tersebut diharapkan pemerintah provinsi dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terjaminnya keset ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil khususnya.
Terkait dengan upaya pencegahan dan keputusan penolakan pembuatan enzim penting dan tingkatan kesadaran masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sesuai yang telah ditetapkan untuk itu perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan preventif di bidang kesehatan pada umumnya.
Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR yang telah direncanakan sebesar 1, 45 triliun
Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan tentang besaran anggaran dan rencana ruas jalan yang akan dilakukan program pemeliharaan Jalan provinsi, pemerintah memprioritaskan perbaikan Jalan yang mengalami kerusakan parah yang tersebar di kabupaten kota terkait dengan program pembangunan infrastruktur daerah secara luas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPR melalui Komisi 3 melakukan koordinasi intensif kepada pemerintah pusat dalam rangka program antara pusat dan daerah terutama terkait dengan kegiatan penunjang di wilayah rencana ibukota negara di Kalimantan Timur. #
– Reporter: Kka
– Editor: Ru
Users Today : 2
Users Yesterday : 2
Total Users : 31891
Total views : 120638
Who's Online : 1