Perda Retribusi Harus Disahkan Menjadi Undang-Undang Secara Hukum

Kaltim, Samarinda, Infobenua — Ketua komisi ll DPRD Kaltim, Veridiana Huaq Weng, mendorong Perda Retribusi segera di sahkan dan dimaksimalkan menjadi undang-undang, karena secara eksplisit harus ada payung hukum yang jelas diatasnya jangan, sampai perda ini seperti perda yang lalu-lalu yang tidak jelas payung hukumnya.

“Karena dianggap pasal retribusi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai waktu kadaluarsanya, sehingga pihak-pihak tertentu memanfaatkan itu yang kita takutkan sehingga kontribusi dari retribusi bahan pokok itu tidak jelas peruntukannya,” terang Veridiana.

Karena raperda ini menjadi acuan retribusi harga bahan pokok sebagai dasar lampiran harga, jangan sampai penetapan harga ini tidak sesuai dengan index yang ada dimasyarakat, maka raperda ini seperti dikatakan pakar ekonomi tadi, jangan cuma hanya sampai pusat saja seperti raperda yang dulu.

Para awak media juga menanyakan dampak positif terhadap ekonomi, dengan adanya jembatan Pulau Balang. Dikatakannya, jembatan Pulau Balang sangat positif sekali terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat secara luas di Kaltim.

“Kehadiran jembatan Pulau Balang itu sangat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi rakyat, terutama dalam segi harga barang pokok.
Selama ini kita tau masyarakat menggunakan transportasi yang sangat mahal dalam satu kali pengembangan mobil pribadi aja sudah 280 ribu, belum lagi mobil barang, sehingga mempengaruhi harga komoditi kita menjadi mahal,” ungkapnya.

“Secara ekonomi dengan adanya jembatan pulau balang itu sangat membantu dalam meringankan kebutuhan dan memudahkan perjalan kita, dari segi harga kebutuhan komoditi masyarakat pun menjadi mudah dan murah,” pungkas Veridiana Huaq Weng sabagai ketua Komisi ll anggota DPR Kaltim. #

– Reporter: Hr
– Editor: Ru