Penilaian kinerja sendiri, kata Sekprov merupakan bentuk pembelajaran serta daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan Stunting ke depannya. “Diharapkan, kedepan akan semakin kuat dan tinggi dalam meningkatkan kualitas manjemen intervensi gizi guna masa depan gemilang anak-anak Indonesia, khususnya di Kaltara,” ujarnya.
Sekprov juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, Bulungan dan Nunukan yang telah mengikuti dan mempersiapkan semua kebutuhan data yang diperlukan untuk penilaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui 8 Aksi K2PS melalui Website Kemendagri. Ketiga daerah ini merupakan bagian dari 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan stunting oleh Pemerintah Pusat. “Semoga dari ketiga daerah lokus stunting di Kaltara ini, dapat menjadi best practice di tingkat nasional,” tutupnya. (rio/adv).






















Users Today : 2
Users Yesterday : 3
Total Users : 31967
Total views : 124219
Who's Online : 1