Progress KIPI Kaltara Lebih Diintenskan

Tarakan, Info Benua – Untuk percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman difasilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara menggelar rapat koordinasi di Ruang Pertemuan Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara Perwakilan Tarakan, Selasa.

Pada pertemuan tersebut, dikupas mengenai progress dari KIPI Kaltara versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disinkronkan dengan data terinput di Kemenko Maritim. “Progress KIPI Kaltara sebagaimana dari laporan tadi, sudah terlihat. Namun, kini akan lebih diintenskan lagi sehingga benar-benar ada progress di lapangan. Harapannya, investor yang sudah tertarik ini, benar-benar merealisasikan investasinya,” kata Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Dr Suheriyatna saat memimpin rapat koordinasi tersebut.
Dalam hal progres tiap investor, rata-rata yang menjadi kendala adalah persoalan perizinan. Ini sekaitan dengan diberlakukannya One Single Submission (OSS) perizinan, juga karena belum terealisasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. “Dari perwakilan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bulungan yang hadir, sudah menyatakan dukungannya kepada KIPI Kaltara. Ini akan menjadi pegangan kita, tinggal mengupayakan percepatan RTRW Bulungan serta mengupayakan percepatan proses perizinan,” jelas Suheriyatna. Soal RTRW Bulungan, dikabarkan bahwa Pemkab Bulungan akan mengupayakan penyelesaiannya akhir tahun ini.
Di pertemuan tersebut, Suheriyatna juga menyampaikan harapan agar adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pembangunan infrastruktur penunjang KIPI Kaltara. Utamanya, soal jalan. “Pemprov juga mengusulkan perubahan delineasi kawasan industri. Karena, didalam rencana lokasi kawasan industri itu masih ada HGU milik beberapa perusahaan. Ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN, sekaligus beberapa detail lainnya yang terungkap pada rapat ini,” urai Suheriyatna.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pertambangan dan Energi Y Yudi Prabangkara menuturkan, KIPI Kaltara menjadi salah satu dari 11 proyek yang akan dibahas oleh working group Pemerintah Indonesia-Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam skema Global Maritime Fulcrum (GMF) yang berbalut Belt and Road Initiatives (BRI). Dari itu, Kemenko Maritim begitu perhatian dengan progressnya. “Dukungan dari Pemprov Kaltara sudah sangat baik untuk percepatan KIPI Kaltara. Dari itu, upaya percepatan hingga terealisasi kelak, harus menjadi perhatian,” kata Yudi.
Dengan skema GMF-BRI ini, akan lebih mengefisienkan anggaran. Sehingga pemerintah tak terjebak pada loan yang terlalu besar. “Jadi, agar lebih tepat dalam perealisasiannya, akan digelar sejumlah pertemuan koordinasi lagi antar Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan, Kemenko Maritim dan kementerian terkait lainnya. Ini agar terjadi sinkronisasi informasi untuk percepatan pembangunan KIPI Kaltara ini,” tutup Yudi. (roy/adv).