Pemekaran DOB di Perbatasan, Konservasi Heart of Borneo dan Kedaulatan NKRI Dipertahankan

TANJUNG SELOR – Sedikitnya lima rencana daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara yang diusulkan untuk direalisasikan oleh pusat.

Empat di antaranya letaknya berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, masing-masing DOB Krayan, DOB Bumi Dayak Perbatasan, DOB Apau Kayan, dan DOB Sebatik.

Calon-calon DOB ini belum diputuskan oleh pusat karena kebijakan moratorium.

Masyarakat, kata Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan, menginginkan agar DOB tersebut direalisasikan.

Beberapa hal yang mendasari keinginan untuk membentuk DOB tersebut karena rentang kendali pemerintahan dan layanan publik yang cukup jauh dari ibukota dua kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan dan Ibukota Kabupaten Malinau.

“Lebih dari itu faktor geografis juga sangat penting. Di perbatasan Kalimantan Utara ada 1.083 kilometer panjang perbatasan dengan Malaysia. Personel TNI saja masih ada yang blank spot dalam hal memonitornya,” ujarnya kepada media ini, Senin.

Kabupaten Malinau saja panjang batas darat dengan Malaysia mencapai 500 kilometer.

“Sehingga di kawasan itu harus ada satu lagi (pemerintahan) yang setara dengan kabupaten,” sebutnya.

Pemekaran sejumlah DOB di perbatasan lanjutnya diharapkan juga bisa mengawinkan kepentingan konservasi kawasan hutan Heart of Borneo dengan kepentingan pembangunan.

“Jadi terbentuknya DOB bukan semata untuk mengefektifkan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tetapi juga untuk bagaimana konservasi juga tetap terjaga, Heart of Borneo tetap utuh,” sebutnya.

Hal terpenting lain atas pemekaran DOB di perbatasan ialah menjaga kedaulatan NKRI.

Samuel mengatakan, pembentuk DOB diharapkan menyelesaikan masalah sengketa tapal batas atau Outstanding Boundary Problems (OPB) dengan negara tetangga, Malaysia khususnya Sebatik dan Lumbis Ogong.

“Kita berharap hadirnya pemerintahan baru di sana membuat infrastruktur, pelayanan publik, sosbud di sana terjaga. Indonesia harus aktif. Kita tidak ingin kecolongan lagi seperti Sipadan dan Ligitan hanya karena Malaysia terus membangun di sana,” ujarnya.

“Kita berharap Presiden membuka moratorium. Upaya Pak Gubernur bersama jajaran yang lain sudah sangat baik, intensif berkomunikasi dengan semua pemangku kebijakan nasional di pusat. Kita harapkan DOB itu terealisasi segera,” ujarnya. (roy/adv).