PLTA Terbangun, Perekonomian Bakal Tumbuh Pesat

Tanjung Selor, Info Benua – Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-12, pada Selasa (18/9) kembali menghadirkan narasumber berkompeten. Kali ini, hadir Risdianto, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Dhika Arya P, Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltara.

Di Reskal kali ini, dikupas mengenai sejumlah program prioritas yang akan dilakukan di Kaltara tahun depan. Ada 2 program prioritas yang akan dilakukan tahun depan, yakni pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan. “Dari 2 potensi hidrologi terbesar di Indonesia saat ini, adalah Papua dan Kaltara. Tapi dari sisi keamanannya, yang paling banyak dilirik investor adalah Kaltara,” kata Risdianto yang juga Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kaltara.

PLTA Kayan sendiri, lanjutnya, dirancang untuk dibangun dengan 5 bendungan. Total daya yang akan dihasilkan sekitar 9 ribu Megawatt (MW). Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA ini, dimana 1 MW butuh sekitar USD 3 hingga 3,5 juta. PLTA Kayan, kontraktor pelaksananya adalah PT Kayan Hidro Energy (KHE). “Informasi dari pihak investor, seluruh perizinan sudah CnC (Clean and Clear), yang belum hanya izin konstruksi bendungan. Jika izin ini selesai, ditarget pelaksana akan memulai aktivitas konstruksi pada April 2019,” jelas Risdianto.

Pembangunan PLTA Kayan ini, juga tak terlepas dari program prioritas pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. “Di KIPI sendiri, ada sejumlah investor yang tertarik. Baik sebagai pengelola maupun penyewa. Kini, kami tengah membangun komitmen dan kebersamaan dengan pemerintah pusat dan kabupaten terkait,” ucap Risdianto.

KIPI baru dapat terealisasi dengan baik, apabila didukung dengan ketersediaan tenaga listrik yang memadai. Selain dari PLTA Kayan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mendukung upaya penyediaan tenaga listrik yang dilakukan PT PLN (Persero). “PLN kini tengah membangun jaringan interkoneksi Kalimantan. Kita dukung penuh upaya ini, sebagai bagian dari cara untuk memenuhi rasio elektrifikasi di Kaltara,” urai Risdianto.

Selain itu, dampak lainnya dari pembangunan kelistrikan, khususnya PLTA Kayan adalah potensi sub sektoral lain yang dapat dikembangkan. Semisal, pemanfaatan air permukaan yang dapat menyumbang masukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proyeksi cukup tinggi. Selain itu, bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata, penunjang pertanian, perikanan dan lainnya. “Dari sisi konstruksinya, bakal banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Disini, diprioritaskan agar penggunaan tenaga kerja lokal dikedepankan,” papar Risdianto.

Sekaitan dengan program prioritas tersebut, KPw BI Kaltara menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kaltara dapat membantu percepatan perkembangan perekonomian. “Hanya saja tidak bisa serta merta. Namun, harus ditopang dengan aspek pembangunan lainnya,” kata Dhika.

Hingga akhir 2018, pertumbuhan ekonomi Kaltara sendiri diprediksi akan mengalami perlambatan. Dalam hal ini, penopang utama pertumbuhan ekonomi, adalah ekspor dengan sumbangsih sekitar 8 persen. Sisanya, sektor perekonomian yang secara tradisional telah menopang perekonomian Kaltara selama ini. Seperti, pertambangan, konstruksi, perdagangan dan lainnya. “Sektor penopang itu tumbuh meningkat. Namun, ada juga yang menurun, yakni konsumsi pemerintah. Ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran,” ungkap Dhika.

Di akhir 2018, BI menaksir perekonomian Kaltara akan tumbuh 5,8 hingga 6 persen. “Di 2019, apabila proyek strategis berjalan tepat waktu maka perekonomian Kaltara akan tumbuh lebih pesat lagi,” jelas Dhika.

Disebutkan pula, apabila proyek strategis seperti pembangunan PLTA Kayan dan KIPI berlangsung maka akan perekonomian bisa tumbuh 0,7 hingga 1 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Lalu, dari sektor tenaga kerja akan terjadi serapan sekitar 1,17 persen, dan ekspor akan meningkat sekitar 3,55 persen. “Ini proyeksi dalam jangka waktu 5 tahun, hingga 2022,” tutupnya. (roy/adv).