Gubernur Keluarkan Edaran Cuti Bersama Bagi Perusahaan

Tanjung Selor, Info Benua – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerbitkan Surat Edaran Nomor 560/715/Disnakertrans/GUB mengenai Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan tertanggal 24 Mei. Surat edaran ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan dan memperhatikan Surat Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKO/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 Hijriah. “Pada garis besarnya, surat edaran ini diterbitkan untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara Armin Mustafa, belum lama ini.
Di dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama pada perusahaan merupakan bagian dari cuti tahunan. “Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan,” jelas Armin.
Sementara apabila ada pekerja atau buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan. “Dan, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa,” ulas Armin.
Selain cuti bersama, Disnakertrans juga berupaya memaksimalkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2/2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018. Diungkapkan Armin, didalam surat edaran itu disebutkan bahwa THR diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, dan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. “Besaran THR keagamaan ini, normalnya 1 bulan upah. Dan, THR ini wajib dibayarkan selambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” papar Armin.  (roi/adv).