KHE Targetkan Juli Mulai Mobilisasi Alat

Jakarta, Info Benua – Harapan seluruh masyarakat agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara segera dimulai, bakal terwujud. PLTA yang pertama bakal dimulai pembangunannya adalah PLTA Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan. Pihak PT Kayan Hidro Energy (KHE) selaku pemrakarsa PLTA Kayan, berencana memulai mega proyek tersebut pada Juli tahun ini. “Semula kita rencanakan Juni. Karena masih bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita mulai Juli. Tahap awalnya kita lakukan mobilisasi alat ke lokasi proyek,” kata Chandra Lee, pimpinan PT KHE saat dijumpai di sela pertemuan dengan National Development Reform Commision (NDRC), yaitu sebuah lembaga negara semacam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta, beberapa hari lalu.
Di samping menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian PUPR, Chandra mengatakan, pembangunan PLTA juga menunggu kepastian dari pemerintah, dalam hal ini terkait dengan komitmen kerja sama antara Republik Indonesia (RI) dengan RRT, melalui skema Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) atau One Belt, One Road (OBOR). Untuk diketahui, selama 2 hari (Jumat hingga Sabtu, 27-28) tim dari NDRC melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Yaitu ke calon lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta Sungai Kayan yang akan dibangun PLTA.
Keputusan NDRC terhadap kelangsungan proyek pembangunan PLTA, dikatakan sangat penting. Utamanya berkaitan dengan pendanaan. Karena NDRC memiliki kewenangan untuk melapor langsung ke Presiden RRT. Sehingga keputusan untuk mem-pending atau melanjutkan pendanaan dari pihak perbankan RRT untuk membantu kegiatan di Kaltara tergantung hasil kunjungan lapangan NDRC. “Tapi sejauh ini penilaian NDRC sangat positif, kita tetap yakin berjalan sesuai dengan yang kita harapkan semua,” kata Chandra lagi. Termasuk terhadap rencana pembangunan PLTA Kayan, peran NDRC juga cukup berpengaruh. Karena pembangunan PLTA, termasuk bagian dari skema kerja GMF-BRI, meski secara
Di luar dari skema kerja sama GMF-BRI, imbuhnya, PT KHE juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan dari RRT. Yaitu China Power, yang siap men-support mega proyek pembangunan PLTA yang diperkirakan menghasilkan 9.000 Megawatt (MW) secara keseluruhan itu.
Di tempat sama, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menambahkan, di depan tim dari NDRC dirinya sudah memaparkan secara detail dan komprehensif mengenai kondisi dan potensi di Kaltara, termasuk progress beberapa rencana investasi yang masuk dalam program kerjasama RI-RRT. Salah satunya, pembangunan PLTA dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. “Kita sangat menyambut baik. Sebab, dengan kunjungan lapangan ini mereka (NDRC) bisa mengetahui langsung bagaimana kondisi di lapangan. Dan alhamdulillah, responsnya sangat positif. Harapannya, rencana investasi tetap jalan sesuai yang direncanakan. Termasuk dukungan pendanaan. Karena itu yang paling utama,” ungkap Irianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna menuturkan, dari hasil kunjungan tim NDRC Pemerintah RRT, diketahui bahwa mereka sangat mendukung rencana pembangunan PLTA dan KIPI. “Mereka akan melaporkan hasil kunjungan ini ke Pemerintah RRT secepatnya. Karena, direncanakan sebelum bulan Mei atau sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke RRT, mereka ingin memberikan kepastian realisasi investasi RRT terhadap mega proyek di Kaltara,” jelas Suheriyatna. (*/roi/adv).