NDRC Sarankan Segera Dibentuk Badan Pengelola KIPI

Tanjung Selor, Info Benua – Menindaklanjuti salah satu saran dari National Development and Reform Commission (NDRC), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama kementerian terkait akan segera mempercepat membentuk Badan Pengelola Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. “Dengan segera terbentuknya Badan Pengelola KIPI ini, kita harapkan dapat melakukan percepatan realisasi investasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, termasuk untuk pembangunan di Kaltara,” ujar Gubernur.
Seperti diketahui, tim NDRC yang merupakan utusan langsung Presiden RRT (Republik Rakyat Tiongkok) beberapa hari lalu melakukan kunjungan langsung ke Kaltara. Yaitu ke lokasi KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan.
NDRC sendiri merupakan lembaga negara semacam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di RRT. Kedatangannya ke Indonesia, termasuk ke Kaltara dengan membawa serta 2 direktur dan tim ahli, serta 2 pimpinan bank yang akan menyokong pendanaan investasi di Indonesia. Yaitu Bank of China dan ICBC Bank.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, tim NDRC melakukan tinjauan langsung ke lokasi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang nantinya dilaporkan ke Presiden RRT. Untuk itu, peran NDRT untuk keputusan kepastian dukungan investasi dari RRT ke Indonesia, termasuk Kaltara sangat besar.
Rencana dukungan investasi dari RRT ini, dikatakan Gubernur, merupakan bagian dari komitmen kerja sama antara Republik Indonesia (RI) dengan RRT, melalui skema Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) atau One Belt, One Road (OBOR). Lebih lanjut dikatakan Gubernur, setelah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah provinsi, para investor dan pihak Kemenko Bidang Kemaritiman, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di Kaltara, NDRC memberikan beberapa saran dan masukan. Salah satunya adalah meminta segera dibentuknya badan pengelola kawasan industri.
Pihak Pemprov Kaltara pun segera meresponsnya. Proses pembentukan badan pengelola sendiri, sebenarnya sudah lama dilakukan. Namun sekarang akan lebih dipercepat. Ditargetkan dalam beberapa bulan ke depan sudah ada Surat Keputusan (SK) dari kementerian terkait, untuk pembentukan Badan Pengelola KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Dijelaskan Gubernur, Badan Pengelola KIPI nantinya bertugas merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan kawasan industri. Termasuk juga mempromosikan dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi. Soal dari pihak mana yang akan terlibat menjadi badan pengelolka, Gubernur menegaskan, badan pengelola dapat berbentuk BUMD, BUMN, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), atau kerja sama antara badan pengelola, pemerintah/pemerintah daerah, dan BUMD/BUMN/BUMS.
Sebelumnya, orang nomor satu di provinsi termuda ini, juga telah memaparkan secara detail dan tertata mengenai progres rencana pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan PLTA di Kaltara. Gubernur menyebutkan, pada intinya Kaltara siap menyambut investasi yang akan masuk ke Kaltara. Selain memberikan kemudahan izin, bersinergi dengan pusat, pemerintah juga telah mulai membangun sarana infrastruktur pendukung, utamanya pembangunan akses jalan ke arah KIPI.
Pihak NDRC sendiri, kata Gubernur, sangat memberikan respons positif dan siap mendukung. Selain mendengar paparan dari pihak pemerintah daerah, NDRC juga telah mendapatkan penjelasan sekaligus kepastian rencana investasi dari para investor yang akan berinvestasi di Kaltara. (Ru/Roi/adv).