Pemprov Anggarkan Rp 5 M untuk Revisi RTRW

Tanjung Selor, Info Benua – Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Kaltara untuk mendukung percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Selain mengucurkan bantuan keuangan (bankeu) ke Pemkab Bulungan untuk revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemprov juga sudah mempersiapkan lahan tukar guling untuk perusahaan yang masuk di lokasi KIPI tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Fredrick Elia Gukang menilai, revisi Perda RTRW Bulungan ini sudah gampang, karena tinggal menyesuaikan dengan RTRW Kaltara yang sudah ada.

“Untuk lahan yang sudah ada HGU-nya, kami sudah siapkan lahan untuk tukar guling di sekitar (KIPI, Red.) itu juga,” ujar Fredrick kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantor Gubernur beberapa hari lalu.

Jadi, kata Fredrick, lahan yang nantinya masuk di lokasi KIPI yang HGU-nya sudah ‘dikantongi’ perusahaan, tetap akan ditukar dengan lahan di luar lokasi KIPI tersebut dengan luasan yang sama. Dalam hal ini, lahan kosong dan yang sudah ditanami sawit tentu akan ada hitung-hitungannya tersendiri. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui persisnya luasan HGU perkebunan yang masuk di lokasi KIPI tersebut.

“Saya belum tahu pastinya, tapi kalau dipersentasikan bisa sampai 60 hingga 70 persen lahan yang sudah menjadi HGU perusahaan perkebunan,” kata Fredrick.

Sementara, dirinya mengaku bahwa bankeu sebesar Rp 5 miliar ke Pemkab Bulungan tahun ini untuk revisi Perda RTRW Bulungan belum diberikan. Namun, dia menargetkan paling lambat Maret sudah masuk ke kas Pemkab Bulungan. “Bankeu itu masih diproses, secepatnya akan diberikan. Tapi terkait besarannya itu masih akan ditinjau ulang, karena itu kebesaran. RTRW Kaltara saja tidak sampai sebesar itu,” katanya.

“Memang RTRW Kaltara itu sudah beberapa tahun, saat awal pemerintahan (Kaltara, Red.) ini. Itu kalau tidak salah hanya Rp 1 miliar lebih,” sambungnya.

Dirinya pun memperkirakan bankeu itu nanti dapat turun hingga Rp 2 miliar. Hanya saja, belum dapat dipastikan. Artinya, jika ada pengurangan, maka akan diubah. Tapi jika anggaran tersedia, maka tetap akan diberikan sebesar Rp 5 miliar. “Saya rasa penyusunan RTRW-nya itu tidak lama, paling satu tahun selesai. Yang lama itu proses perda-nya,” kata dia.

Terpisah, Bupati Bulungan H. Sudjati mengaku hingga saat ini revisi Perda RTRW Bulungan belum ada progresnya, karena pihaknya masih menunggu bankeu dari Pemprov Kaltara. Sementara, targetnya delapan bulan terhitung sejak Januari 2018 revisi Perda RTRW itu sudah dapat selesai.

Mantan Sekkab Bulungan ini menyebutkan, revisi itu tentu tidak mudah. Karena, pengalihan fungsi kawasan itu ada prosedurnya, terlebih seperti di lokasi KIPI itu sebagian besar merupakan wilayah perkebunan. Jika mengacu pada Perda RTRW Bulungan 2013, di Tanjung Palas Timur sudah ada kawasan industri seluas 3 ribu hektare lebih. Tapi KIPI yang direncanakan Pemprov Kaltara jauh lebih luas, yakni 25 ribu hektare.

“Waktu itu pemprov sempat ingin membentuk tim khusus, tapi sampai sekarang belum ada. Ini juga perlu dikoordinasikan lagi, karena penetapan lahan KIPI yang 25 ribu hektare itu juga belum kita ketahui persis,” akunya.

Disinggung mengenai waktu delapan bulan untuk menyelesaikan revisi itu, dirinya mengaku cukup sulit. Alasannya untuk mengubah fungsi kawasan perkebunan menjadi kawasan industri itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Pastinya dari perkebunan, terutama yang sudah menghasilkan tentu ada hitungan ganti ruginya. Nah, itu siapa yang mengatasinya,” tutur dia seraya mengatakan lahan perusahaan yang bersinggungan dengan KIPI itu diperkirakan 70 persen.

Selain itu, Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan, M. Isnaini menambahkan, untuk Perda RTRW Bulungan itu memang harus diubah, karena yang ada saat ini masih mengacu pada RTRW Kalimantan Timur (Kaltim).

“Karena dalam Undang-Undang tata ruang, salah satu dasar untuk perubahan Perda RTRW adalah apabila terjadi perubahan wilayah administrasi, dalam hal ini terbentuknya Provinsi Kaltara,” ungkapnya.

“Terlebih dalam Perda RTRW Kaltara ada beberapa Program Strategis Nasional (PSN) yang sudah dicanangkan Pak Gubernur, di antaranya KIPI, PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), dan KBM (Kota Baru Mandiri),” sambungnya.

Oleh karena itu, dirinya beranggapan bahwa Perda RTRW Bulungan tersebut secara otomatis memang sudah harus dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada kondisi yang ada saat ini. “Intinya, dalam melakukan perubahan tata ruang itu tidak bisa lepas dari konteks komunikasi. Yang terpenting tata ruang itu harus tetap berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ru/adv).