Kaltara Capai Target Pembangunan 2017

Tanjung Selor, Info Benua — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2017 melalui Paripurna di DPRD Kaltara, Senin (26/3). Di hadapan 17 wakil rakyat yang hadir, Irianto menjelaskan hasil capaian Kaltara pada tahun anggaran lalu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPj harus memuat gambaran objektif, langkah-langkah, sasaran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Dari penyampaian gubernur, sejumlah indikator kinerja yang dicapai oleh pemprov cukup baik. “Indikator capaian misi pertama RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah), dimana pada Tahun 2017 pelaksanaan pertama RPJMD. Pemprpv kaltara dalam masa jabatan masa kerja 2016-2021 bersamaan dengan tahun ketiga RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional) dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sebagai landasan menuju Kaltara yang mandiri dan sejahtera, dapat tercapai,” jelasnya.
Terdapat delapan sektor dengan persentase peningkatan pembangunan. Yakni, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka pertumbuhan ekonomi, persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang, indeks kualitas lingkungan hidup, angka harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan angka harapan hidup (tahun). “Untuk angka harapan hidup juga meningkat, artinya masyarakat semakin panjang umur. Tentunya umur yang diharapkan adalah umur yang bermanfaat, bukan justru umur yang buat masalah,” tegasnya.
Pemprov terus berkomitmen untuk memacu pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kesempatan kerja. Capaian yang didapatkan pada tahun 2017 lalu, seyogyanya bisa lebih ditingkatkan tahun ini. Seperti diketahui, meski penurunan angka kemiskinan terjadi dari tahun ke tahun, potensi bertambah tetap ada dengan bertambahnya penduduk yang datang di provinsi baru ini. “Angka kemiskinan di Kaltara turun dari tahun ke tahun sejak 2016. Meski tidak besar, tapi dengan jumlah penduduk Kaltara tidak sampai satu juta, penurunan angka kemiskinan adalah hal yang luar biasa,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fatah mengatakan paripurna yang diselenggarakan adalah agenda cukup penting sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan gubernur wajib menyampaikan LKPj. “Dalam hal ini gubernur sekali satu tahun paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir,” katanya.
Adapun terkait capaian sebagaimana disebutkan dalam dokumen, diharapkan dapat ditingkatkan. Selain itu, dokumen LKPj yang disampaikan terealisasi dengan baik sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak dari pembangunan tersebut. “LKPj bermaksud mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. LKPj juga sarana mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas terhadap jalannya pemerintahan,” terangnya. (roy/adv).