OPD Diminta Serahkan SOP Paling Lambat 1 Maret

Tanjung Selor, Info Benua —Menjadi agenda rutin setiap Senin, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memimpin Rapat Staf bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin.

Gubernur yang didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman dalam arahannya menyampaikan beberapa hal.

Pertama, Gubernur menegaskan permintaan yang disampaikan sebelumnya, yaitu agar semua OPD membuat Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelayanannya di lingkungan OPD masing-masing. Sampai saat ini, sebut Irianto, berdasarkan laporan yang diperoleh, baru ada 5 OPD atau Biro yang sudah menyampaikan SOP. Yaitu, Biro Pembangunan, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Biro Humas dan Protokol, serta Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan. “Yang lainnya, sampai sekarang belum menyampaikan. Bagi yang masih belum menyampaikan SOP, saya minta secepatnya. Paling lambat 1 Maret, harus sudah diserahkan ke gubernur, melalui TU (Tata Usaha) Pimpinan,” kata Gubernur dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara itu.

Dikatakan, bagi OPD yang tidak menyerahkan, akan ada sanksi terhadap pimpinannya. Baik berupa teguran tertulis, bahkan hingga kemungkinan pemberhentian jabatan bagi pejabat di OPD tersebut. “Saya minya itu segera dipenuhi, karena ini terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya.

Bahasan lain, adalah soal penambahan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di lingkup Pemprov Kaltara. Gubernur menegaskan, agar jika ada OPD yang menambah tenaga PTT harus membuat laporan tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur.

Izin ini, menurut Gubernur sangat diperlukan. Karena jika ada penambahan tanpa izin, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di belakangan. Gubernur berharap hal ini menjadi perhatian. Bahkan bagi yang menambah tidak melapor akan ada sanksi. “Tolong BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan,” ulasnya.

Irianto mengatakan, pengangkatan PTT yang tidak terkendali akan berdampak pada pemerintahan. Karena itu perlu ada pengendalian, khususnya dari kepala OPD dan harus ada izin kepala daerah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyampaikan beberapa agenda kegiatan Pemprov dalam sepekan ke depan. Di antaranya, pagi ini (27/2) dijadwalkan melantik pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltara di Tarakan.

Kemudian keesokan harinya (28/2), gubernur juga melantik pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kaltara di Tanjung Selor, dan dilanjutkan dengan pelantikan Penjabat (Pj) Sekprov Kaltara.

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Irianto, selama dua hari pada 1 dan 2 Maret 2018, Kaltara akan kedatangan tamu kehormatan. Yaitu Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia.

Seperti disampaikan sebelumnya, kedatangan Dubes RRT dalam rangka untuk meninjau langsung kondisi Kaltara, sebagai tindak lanjut rencana kerjasama antara RI dan RRT. Utamanya, dalam hal investasi dan pembangunam infrastruktur di Kaltara yang akan disupport oleh RRT. Salah satu yang akan ditinjau adalah lokasi rencana pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). (roy/as/adv).