Kaltara Dukung Komitmen untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Jerman, Info Benua — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, termasuk salah satu dari delegasi Indonesia dalam forum Conference of Parties (COP) ke-23 terkait perubahan iklim di Pavilion Indonesia, Bonn, Jerman, yang berakhir belum lama ini. Apa saja yang dihasilkan dari konferensi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia di bumi itu? Berikut di antara hasil yang disampaikan Gubernur.

Konsistensi menjadi hal yang penting, dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai upaya mengendalikan perubahan iklim. Indonesia, kata Irianto, sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Paris Agreement patut didukung oleh semua pihak.

Pemerintah, dari pusat hingga daerah, menurutnya, perlu mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan riil dan lebih membumi, tentang perubahan iklim dengan menggandeng seluruh pihak.

Pemaparan tersebut juga telah ditampilkan Paviliun Indonesia pada pertemuan para pihak konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Pengendalian Perubahan Iklim atau United Nations on Framework Convention on Climate Chage (UNFCCC) itu.

Dijelaskan, untuk mengendalikan perubahan iklim, pemerintah bekerjasama dengan multi pihak di semua tingkatan, mulai dari masyarakat sipil hingga pelaku bisnis, organisasi di tingkat tapak hingga internasional. Selain itu, di lapangan juga melibatkan para generasi muda, kelompok pemeluk agama, organisasi wanita, hingga masyarakat di pedesaan turut membangun solusi unik untuk mengendalikan perubahan iklim.

Pelaku usaha juga harus dilibatkan. Untuk itulah, kata Irianto, dalam melakukan pembangunan di Kaltara, selalu mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu contoh nyata, disebutkannya adalah kebijakan Gubernur untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan berbasis konservasi. “Kita memanfaatkan kekayaan alam sungai yang ada di Kaltara untuk menghasilkan energi listrik. Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, utamanya hutan. Apalagi terjaganya hutan yang menjadi sumber serapan air, adalah sebagai faktor utama kelangsungan PLTA itu sendiri,” ucapnya.

Upaya lainnya, di samping melestarikan hutan, adalah aksi dan capaian para pihak untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kami tampilkan di Paviliun Indonesia.

Gubernur menegaskan, pihaknya terus mendorong upaya pemerintah terhadap komitmen mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin ke-13, yaitu menyangkut isu perubahan iklim (climate change).

Untuk diketahui, salah satu yang menjadi pembahasan serius dalam konferensi tersebut adalah mengenai Paris Agreement hasil COP ke-21 tahun 2015 lalu. Di mana telah diratifikasi dan secara prinsip memberikan peran cukup strategis bagi Indonesia. Salah satu komitmen yang harus terus dijaga dan diwujudkan adalah, aksi nasional untuk perubahan iklim seperti mengurangi emisi sebesar 29 persen tanpa bantuan asing pada 2030 ataupun pengurangan emisi hingga 41 persen dengan bantuan asing sifatnya harus lintas sektoral.

Gubernur menyebutkan, komitmen untuk perubahan iklim, juga harus diselaraskan dengan berbagai kerangka kebijakan nasional di berbagai bidang, seperti energi dan lingkungan hidup.

Saat di Bonn, para delegasi dari Indonesia, yang saat itu hadir, di antaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gubernur Kaltara dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), serta beberapa pihak terkait lainnya, menyatakan keseriusan pemerintah dalam climate action.

Seperti disampaikan Menteri PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah disiapkan secara komprehensif dan proyeksi pertumbuhan hingga 2030 yang selaras dengan komitmen implementasi SDGs dan Paris Agreement. “Indonesia telah menambahkan indeks resiliensi perubahan iklim dalam RPJM, sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudkan tujuan SDGs dan juga Paris Agreement,” ulas mantan Menteri Keuangan RI tersebut.

Di lain pihak, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Mr. Masaharu Nakagawa juga menegaskan bahwa Negeri Matahari Terbit tersebut berkomitmen penuh untuk mendorong pembentukan platform Asia Pasific Adaptation Cooperation sebelum tahun 2020. (humas)