Pengamanan Wilayah Tambak, Gubernur Tekankan Swadaya Masyarakat

Tarakan, Info Benua — Persoalan keamanan wilayah menjadi hal penting, dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Fasilitasi Pengamanan Perairan di Delta Kayan Sembakung Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M Naufal Yahya, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan  petambak, nelayan, ormas, instansi pemerintah, TNI dan kepolisian itu, Gubernur menjelaskan, bahwa salah satu perhatian Presiden Jokowi saat ini, adalah persoalan politik, hukum dan keamanan. “Sesuai hasil Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia yang dipimpin Presiden di Istana Negara belum lama ini, kondisi Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan) menjadi salah satu prasyarat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah maupun negara,” ujarnya.

Untuk itu, guna mengantisipasi berbagai ancaman dan kerawanan dalam bidang Polhukam, utamanya di Kaltara, Irianto mengajak seluruh pihak terkait untuk memikirkan solusi mengantisipasinya, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun panjang.

Di bidang politik, Gubenur mewanti-wanti akan ancaman kerawanan jelang tahun politik, di 2018 dan 2019 mendatang. Ancaman tersebut, menurutnya, perlu dideteksi sedini mungkin agar dapat dicegah agar tidak merusak seluruh sendi kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya Kaltara.

“Terlebih kepada masyarakat Tarakan, yang akan menjelang dan menghadapi Pilwali,” katanya. Meski demikian, dengan memanfaatkan pengalaman yang sudah ada, Gubernur meyakini bahwa masyarakat Tarakan mampu menghadapi dinamika politik yang akan mengiringi perhelatan akbar demokrasi itu. Gubernur juga optimis, penyelenggaraan Pilwali Tarakan 2018 akan berlangsung demokratis, aman dan elegan seperti Pilwali sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, kepada masyarakat Tarakan juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan bujuk rayu para calon. Dan memanfaatkan hak konstitusinya sebagai pemilihnya secara tepat, bukan berdasarkan iming-iming materi.

“Kemudian kepada para calon, juga diharapkan dapat melakukan ikhtiarnya dengan jalan yang tepat dan tidak melanggar aturan Pilkada. Tidak saling menjatuhkan lawan politik dengan menyebarkan informasi tak benar, terutama melalui media sosial dan wadah publikasi lainnya,” kata Irianto

Sementara di bidang keamanan, Gubernur fokus kepada upaya swadaya masyarakat. Khususnya kepasa para petambak, diharapkan peran sertanya untuk bersama-sama dengan pemerintah dan aparat keamanan menjalankan fungsi pengamanan wilayah pertambakan dari ancaman perampokan dan lainnya.

Gubernur juga mengarahkan kepada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kaltara untuk secara bertahap menganggarkan penyediaan peralatan pendukung pelaksanaan pengamanan di wilayah pertambakan. Seperti radio komunikasi, speedboat, anggaran patroli, dan lainnya.

“Potensi perikanan di Kaltara sangat besar. Termasuk di sektor pertambakan. Dalam hal legalitas, sekarang sudah  proses sertifikasi. Ini adalah instruksi langsung dari Presiden saat berkunjung ke Kaltara beberapa waktu lalu,” beber Irianto.

Dalam RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), sebutnya, lahan pertambakan juga sudah ditata. Utamanya, terkait usulan dari kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). “Selain legalitas, persoalan keamanan juga penting. Untuk itu, salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah bagaimana kita membuat komitmen bersama menjaga keamanan wilayah perairan di Kaltara. Bukan hanya Polisi, atau aparat keamanan lain. Seluruh pihak harus ikut terlibat,” imbuhnya. (humas)