Gubernur Berharap Pelaksanaan Tes CPNS Tanpa Ada Gangguan

Jakarta, Info Benua – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 9 Oktober mendatang, berjalan lancar tanpa ada gangguan.

Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, selaku penanggungjawab di kepanitian daerah, Gubernur meminta agar berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom, untuk menjamin kestabilan listrik dan telekomunikasi selama pelaksanaan ujian dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) tersebut.

“Terkait dengan jaminan listrik, selain berkoordinasi dengan PLN, panitia juga harus menyiapkan genset (Generator Set) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penurunan daya,” ungkap Irianto.

Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan SKD, panitia daerah tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian. Namun Gubernur menjelaskan, dalam ruangan ujian juga terpasang Closed Circuit Television (CCTV) yang berfungsi untuk memantau peserta. Sehingga panitia daerah, akan memonitoring peserta dari ruang kontrol. “Panitia Daerah nanti tidak dibolehkan masuk ke dalam ruang ujian. Karena itu merupakan kewenangan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sehingga panitia daerah cukup melakukan memonitoring peserta melalui ruang kontrol,” jelasnya.

Diterangkan, sebagaimana pelaksanaan seleksi CPNS di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 2014, pada pelaksanaan ujian CAT untuk seleksi CPNS 2017 tidak begitu banyak berbeda. Di mana peserta nantinya dapat langsung mengetahui nilai ujian begitu selesai mengerjakan soal di ruang ujian. “Di ruang tunggu itu nanti akan dipasang layar monitor unutk mengetahui perkembangan hasil dari ujian CAT itu,” kata Irianto.

Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, terutama lewat jalur laut dan sungai, Gubernur telah menginstruksikan kepada kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Taupan Madjid untuk berkoordinasi dengan Dishub Bulungan dan Kota Tarakan. Utamanya, terkait dengan tarif transportasi laut dan jadwal keberangkatannya. “Dishub perlu memasang spanduk yang berisi pengumuman tarif speedboat, dan jadwal keberangkatannya. Baik itu di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan maupun di Tanjung Selor,” kata Irianto.

Selain itu, imbuhnya, Dishub juga perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor (Polres) Bulungan untuk menjaga badan jalan agar parkir agar tetap teratur selama pelaksanaan tes. Sehingga memudahkan akses keluar masuknya kendaraan. “Ini perlu dilakukan, sehingga masyrakat pun merasa tidak terganggu lantaran peserta memarkir kendaraannya sembarangan,” ucapnya. Begitu pun kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Gubernur meminta agar selalu menyiagakan personelnya untuk berjaga di lokasi tes selama pelaksanaan ujian berlangsung.

Terpisah Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid menambahkan, untuk penambahan armada speedboat, belum diperlukan. Sebab, 630 peserta yang mengikuti seleksi dalam sehari sudah mengetahui jadwal ujiannya. Sehingga dimungkinkan, peserta yang datang hanya yang sesuai dengan jadwalnya.

Berbeda dengan transportasi laut yang diperkirakan meningkat, lonjakan penumpang lewat transportasi udara, dipredisikan tidak terjadi. (hms/adv).