Dewan Soroti Pelayanan Kesehatan dan Transportasi

Tanjung Selor, Info Benua–Melayani masyarakat sebaik mungkin adalah tugas utama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hal ini kemudian menjadi desakan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltara, agar pemerintah, BUMN, BUMD dan penyelenggara publik dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menegaskan, dari seluruh sektor yang ada di Kaltara, hal yang paling disoroti adalah bidang kesehatan dan transportasi. Pasalnya, keluhan dari masyarakat terkait dua sektor ini masih sering terdengar, baik secara langsung maupun melalui reses atau tinjauan lapangan para anggota dewan.

“Kaltara yang perlu diawasi lebih maksimal adalah pelayanan publik yang ada di Rumah Sakit Umum atau tempat-tempat umum lainnya. Termasuk pelayanan publik di Bandara dan Pelabuhan, alias sektor transportasi,” kata Marten.

Ia menerangkan, salah satu lembaga yang melakukan pengawasan secara spesifik terkait pelayanan masyarakat adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Peran ORI sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Indonesia termasuk di Kaltara. “ORI tugasnya adalah mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah, secara khusus pelayanan publik di Provinsi Kaltara,” sebutnya.

Ditengah gencarnya pemerintah melakukan penataan dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal pelayanan, tidak dipungkiri selalu saja ada keluhan yang diutarakan masyarakat. Pelayanan bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan justru membuat masyarakat bingung apalagi tertekan dan terkesan berbelit-belit.

“Pelayanan adalah sebuah proses bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengurus segala sesuatu guna memenuhi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani,” tegas Marten.

Dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka tingkat kepuasan akan diperoleh. Oleh sebab itu, ASN harus benar-benar dilatih untuk proaktif dalam melayani tanpa membebani masyarakat. “Dari proses pelayanan tersebut yang mudah, maka masyarakat merasakan adanya kemudahan, murah, cepat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif,” tambahnya.

Dengan demikian, dewan berharap agar pemerintah bisa benar-benar memperhatikan kapasitas SDM yang ada dilingkup Kaltara. Hal-hal yang perlu dievaluasi harus dilakukan agar pelayanan yang diharapkan bisa terwujud. (hms/adv).